BRI: Industri Perbankan Siap Perkuat Pembiayaan UMKM dan Sektor Produktif

SuaraSulsel.id - Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai sektor perbankan Indonesia tetap berada dalam kondisi yang sehat di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap kuat, likuiditas yang terjaga, serta permodalan yang memadai untuk mendukung fungsi intermediasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum Perbanas sekaligus Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakan bahwa perbankan nasional masih mampu menjalankan perannya sebagai penggerak perekonomian melalui penyaluran kredit yang terus tumbuh dan penghimpunan dana masyarakat yang tetap meningkat.

"Berdasarkan data OJK, hingga akhir April 2026 penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,98% secara tahunan, sedangkan Dana Pihak Ketiga tumbuh 11,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga dan fungsi intermediasi berjalan dengan baik," ujar Hery.

Dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 86,88%. Sementara itu, rasio Gross Non Performing Loan (NPL) berada pada level 2,17%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan masih memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung pembiayaan ekonomi dengan tetap menjaga kualitas aset.

Menurut Hery, kinerja tersebut menjadi modal penting bagi perbankan untuk terus mendukung aktivitas ekonomi dan berbagai program pembangunan nasional.
Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global masih cukup tinggi. Ketegangan geopolitik, volatilitas harga energi, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara berpotensi memengaruhi aktivitas usaha dan sentimen pasar keuangan.

“Karena itu, pengelolaan risiko yang prudent, kecukupan likuiditas, serta kualitas pertumbuhan kredit harus terus menjadi perhatian utama agar ketahanan industri tetap terjaga,” jelas Hery.

Untuk memperkuat ketahanan tersebut, perbankan perlu terus meningkatkan berbagai langkah mitigasi risiko.

Penguatan manajemen risiko menjadi aspek yang penting, antara lain melalui pelaksanaan stress test sektoral pada portofolio yang sensitif terhadap kenaikan biaya energi, penguatan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi pemburukan kualitas kredit, serta penerapan disiplin kredit yang lebih kuat sesuai profil risiko masing-masing debitur.

Selain itu, perbankan juga perlu memastikan kecukupan likuiditas untuk menghadapi potensi volatilitas pasar dan pergerakan dana masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan indikator likuiditas, termasuk Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Baca Juga: BRI Permudah Belanja di China dengan QRIS Cross Border BRImo

Di saat yang sama, pengelolaan risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing tetap menjadi perhatian. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) secara prudent, penguatan strategi lindung nilai (hedging), serta pengelolaan jatuh tempo aset dan kewajiban valuta asing secara hati-hati.

Menurut Hery, langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, sekaligus memastikan dukungan pembiayaan bagi dunia usaha dan sektor-sektor strategis tetap berjalan dengan baik.

Di sisi lain, Perbanas menyambut positif hasil Survei Perbankan Bank Indonesia yang menunjukkan ekspektasi peningkatan permintaan kredit baru pada kuartal II 2026. Perkembangan tersebut memberikan sinyal bahwa aktivitas ekonomi domestik masih memiliki momentum yang baik.

Ke depan, Perbanas meyakini sektor perbankan akan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk pembiayaan sektor produktif, penguatan UMKM, hilirisasi industri, serta berbagai program prioritas pemerintah.

“Perbankan nasional berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan berkelanjutan. Dengan kondisi industri yang tetap kuat dan didukung pengelolaan risiko yang baik, kami optimistis perbankan dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional,” tutup Hery.***