Muhammad Yunus
Selasa, 26 Mei 2026 | 10:59 WIB
Ilustrasi: Paskibraka Jawa Tengah saat dikukuhkan di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, 15 Agustus 2025. [Istimewa]
Baca 10 detik
  • Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar melaporkan dugaan kecurangan dalam seleksi calon Paskibraka Sulawesi Selatan tahun 2026 yang berlangsung tertutup.
  • Panitia dituding melakukan proses penentuan akhir secara subjektif tanpa transparansi nilai kepribadian serta mengabaikan mekanisme pemeringkatan aplikasi resmi BPIP.
  • Peserta unggulan seperti Cathlyn Yvaine Lesmana digantikan secara mendadak oleh kandidat lain tanpa alasan jelas dan dasar regulasi yang sah.

SuaraSulsel.id - Proses seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 2026 menuai polemik.

Polemik bermula saat peserta asal Kota Makassar Cathlyn Yvaine Lesmana disebut sempat masuk dalam tiga besar calon Paskibraka nasional, namun kemudian digantikan peserta lain secara mendadak yang namanya bahkan tak masuk 10 besar.

Polemik ini mencuat setelah Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Makassar merilis kronologi panjang yang menyoroti dugaan kejanggalan selama proses seleksi berlangsung.

Berikut sejumlah fakta dan sorotan utama dalam polemik seleksi Paskibraka Sulsel versi PPI Makassar:

1. Enam Utusan Makassar Disebut Unggul Sejak Awal Seleksi

PPI Makassar menyebut enam peserta utusan Kota Makassar sejak awal dianggap sebagai kandidat kuat lolos ke tingkat nasional.

Mereka adalah Ghaisan Putra Asrul, Abdul Rahim Ramadhan, Muhammad Farid Alfarabi, Cathlyn Yvaine Lesmana, Meivylicha Putri Aurelia Kamal dan Putri Maharani.

Keenamnya disebut meraih nilai tinggi pada tes wawasan kebangsaan, intelegensia umum, kesehatan, kesamaptaan hingga PBB selama dua hari seleksi.

Menurut PPI Makassar, performa stabil para peserta membuat banyak pendamping daerah lain meyakini utusan Makassar berpeluang besar masuk tiga besar.

Baca Juga: Dugaan Diskriminasi Seleksi Paskibraka Nasional, Wali Kota Makassar: Jangan Rusak Mental Anak-Anak

2. Nilai Seleksi Kepribadian Disebut Tak Pernah Dibuka

Masalah mulai dipersoalkan saat tahapan seleksi kepribadian selesai dilaksanakan.

PPI Makassar menyebut nilai psikotes, wawancara, hingga rekam jejak media sosial tidak pernah muncul di aplikasi Transparansi Paskibraka sebagaimana tahapan sebelumnya.

Padahal seluruh peserta telah menunggu hasil akhir pemeringkatan.

"Nilai kepribadian tidak kunjung dimasukkan secara transparan," demikian bunyi keterangan resmi PPI Makassar.

3. Pendamping Mendadak Diminta Keluar dari Ruang Seleksi

Kejanggalan berikutnya disebut terjadi pada hari terakhir seleksi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel.

Seluruh pendamping resmi dari kabupaten/kota sempat diminta meninggalkan ruangan tanpa penjelasan rinci.

Padahal sebelumnya mereka telah diberikan akses resmi berupa id card panitia.

Situasi itu memicu kecurigaan karena pintu ruangan kemudian ditutup rapat dan dijaga ketat.

Pendamping dan supporter peserta mulai gaduh karena merasa ada proses yang dilakukan secara tertutup tanpa pengawasan.

4. Diduga Ada Pantukhir Tertutup di Luar Mekanisme

PPI Makassar menilai panitia melakukan proses pantukhir atau penentuan tahap akhir secara tertutup.

Padahal menurut mereka, berdasarkan SE BPIP Nomor 1 Tahun 2025, penentuan hasil akhir seharusnya dilakukan melalui pemeringkatan nilai dalam aplikasi Transparansi Paskibraka.

Namun dalam praktiknya, peserta disebut kembali diseleksi secara visual, mulai dari postur tubuh, tinggi badan, hingga kemampuan berbahasa daerah.

PPI Makassar menilai metode tersebut tidak diatur dalam regulasi resmi.

5. Peserta Disebut Diseleksi Berdasarkan Penampilan Fisik

Dalam kronologi yang disampaikan, panitia disebut memanggil peserta satu per satu ke depan panggung untuk diperiksa secara visual.

Peserta kemudian ditanya tinggi dan berat badan sambil diamati posturnya.

Seleksi bahkan disebut berlanjut dengan pemeriksaan telapak kaki untuk melihat kondisi flat foot, meski peserta sebelumnya sudah dinyatakan lolos tes kesehatan.

"Seharusnya pemeriksaan fisik selesai di hari pertama," tulis PPI Makassar.

6. Kemampuan Bahasa Daerah Jadi Penilaian Tambahan

Sorotan lain muncul ketika peserta putra dan putri disebut diuji kemampuan berbahasa daerah Sulawesi Selatan.

Beberapa peserta diminta menerjemahkan kalimat ke bahasa daerah masing-masing.

PPI Makassar mempertanyakan dasar penilaian tersebut karena tidak tercantum dalam mekanisme resmi seleksi nasional.

Mereka juga menilai ada perlakuan berbeda terhadap sejumlah peserta.

7. Cathlyn Dilangkahi Saat Seleksi Bahasa Daerah

Salah satu kejadian yang paling disorot adalah ketika Cathlyn Yvaine Lesmana disebut tidak mendapat giliran menjawab pertanyaan bahasa daerah.

Menurut kronologi PPI Makassar, Cathlyn sempat izin ke toilet. Namun setelah kembali, proses seleksi berjalan tanpa melibatkannya lagi.

Ia disebut hanya diminta berdiri tanpa penjelasan. PPI Makassar menyebut Cathlyn mulai merasa diperlakukan berbeda sejak momen itu.

8. Nama Peserta Baru Disebut Muncul Tiba-Tiba

PPI Makassar juga menyoroti munculnya sejumlah peserta yang sebelumnya tidak masuk 10 besar, namun tiba-tiba dimasukkan dalam kandidat tiga besar.

Salah satunya peserta asal Jeneponto dan Gowa.

Mereka disebut tidak termasuk dalam daftar awal kandidat putri di atas panggung, tetapi kemudian masuk menggantikan peserta lain.

Hal inilah yang disebut memicu kekecewaan peserta yang sebelumnya telah diumumkan masuk tiga besar.

9. Cathlyn Sempat Masuk 3 Besar Sebelum Diganti

Menurut PPI Makassar, komposisi awal tiga besar putri sempat terdiri dari Meivylicha Putri Aurelia Kamal (Makassar) Cathlyn Yvaine Lesmana (Makassar) dan Taswina Putri (Bone).

Komposisi itu disebut telah disetujui sebagian panitia. Namun belakangan, posisi Cathlyn disebut diganti secara sepihak oleh peserta lain asal Kabupaten Gowa, Naura Dwi Maharani.

Pergantian itu disebut dilakukan tanpa proses seleksi tambahan yang jelas.

10. PPI Makassar Soroti Dugaan Ketidaknetralan Oknum Panitia

Dalam keterangannya, PPI Makassar turut menyoroti salah satu oknum panitia berinisial SI yang disebut beberapa kali mempersoalkan dominasi peserta asal Kota Makassar.

Oknum tersebut bahkan disebut meminta agar daerah lain juga mendapat jatah dalam komposisi tiga besar.

PPI Makassar menilai sikap tersebut menunjukkan ketidaknetralan panitia dalam proses seleksi.

Mereka meminta persoalan ini menjadi perhatian serius BPIP, DPPI Pusat, hingga DPRD Sulsel.

SI merupakan Purnapaskibraka Duta Pancasila yang pada tahun 1996 mendapat penugasan sebagai Paskibraka di Tingkat Kabupaten Bone.

Ia juga pernah ditugaskan menjadi Pamong Pendamping Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2023.

PPI Makassar Minta Evaluasi Menyeluruh

PPI Makassar menegaskan polemik ini bukan semata soal kalah atau menang dalam seleksi.

Mereka menyebut persoalan utama adalah transparansi, objektivitas, dan kepatuhan terhadap aturan seleksi nasional.

PPI Makassar meminta seluruh proses seleksi Paskibraka Sulsel 2026 dievaluasi menyeluruh agar tidak menimbulkan trauma psikologis bagi peserta yang merasa dirugikan.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing

Load More