- Pemprov Sulawesi Selatan menerapkan sistem absensi digital pada 24 OPD untuk memperketat pengawasan kehadiran ASN secara akurat.
- Sistem baru ini menggunakan verifikasi perangkat dan deteksi Fake GPS guna mencegah praktik titip absen serta manipulasi lokasi.
- Kebijakan yang diumumkan pada 6 Mei 2026 ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan, transparansi, serta akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah.
Absensi, kata Erwin, hanya menjadi salah satu instrumen pendukung dalam menilai kinerja.
"Pengawasan tidak hanya dari aplikasi. Atasan langsung tetap memiliki peran dalam membina dan memantau kedisiplinan ASN," jelasnya.
Pemerintah juga menyadari bahwa penerapan sistem baru berpotensi menimbulkan kendala teknis, terutama pada tahap awal. Karena itu, perbaikan dan penyempurnaan akan terus dilakukan seiring dengan hasil evaluasi di lapangan.
Lebih jauh, kebijakan ini tidak semata-mata soal mengganti mesin absensi konvensional menjadi aplikasi digital. Pemprov Sulsel menempatkan sistem ini sebagai bagian dari upaya lebih besar dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi, kehadiran ASN dapat dipantau secara real time dan objektif.
Hal ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan disiplin sekaligus kinerja aparatur secara keseluruhan.
"Prinsipnya ini bukan hanya perubahan alat, tetapi perubahan sistem. Kita ingin memperkuat disiplin ASN, meningkatkan akuntabilitas, dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan," ujar Erwin.
Penerapan absensi digital ini sekaligus menjadi sinyal bahwa ruang kompromi terhadap pelanggaran disiplin kian dipersempit.
Dengan sistem yang lebih ketat dan berbasis teknologi, praktik-praktik curang yang selama ini sulit diawasi kini perlahan ditutup.
Baca Juga: Tri Tito Karnavian Puji Kepemimpinan Gubernur Sulsel Sukseskan Program Zero Dose
Ke depan, pemerintah berencana memperluas penerapan sistem ini ke seluruh OPD di lingkup Pemprov Sulsel.
Harapannya, tidak hanya menciptakan budaya kerja yang lebih disiplin, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Shio yang Tinggalkan Masa Sulit Mulai 5 November 2026, Siap Sambut Kebahagiaan
- 9 Sunscreen untuk Wanita Usia 50 Tahun ke Atas agar Kulit Awet Muda
- Viral Pendaki Ditandu Naik Gunung Merbabu, Biaya Capai Rp30 Juta
- Apa Bedanya Adidas Originals vs Adidas Performance? Kenali dari Logo dan Kegunaannya
- 4 Sepatu Jalan dengan Teknologi Penyangga Kaki Terbaik untuk Berjalan jauh
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Perempuan Sulawesi Bersuara Desak Moratorium Izin Tambang dan Perlindungan Hutan Hujan
-
Nusron Wahid Masih Bisa ke Luar Negeri, KPK Pertimbangkan Statusnya sebagai Menteri
-
Ini Syarat Anak Disabilitas Masuk Sekolah Rakyat
-
Buruh Sulsel Tuntut UMP 2027 Naik 9,5 Persen
-
Jokowi Tunjukkan Ijazah Depan Wajah Roy Suryo