- Pemprov Sulawesi Selatan menerapkan sistem absensi digital pada 24 OPD untuk memperketat pengawasan kehadiran ASN secara akurat.
- Sistem baru ini menggunakan verifikasi perangkat dan deteksi Fake GPS guna mencegah praktik titip absen serta manipulasi lokasi.
- Kebijakan yang diumumkan pada 6 Mei 2026 ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan, transparansi, serta akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah.
Absensi, kata Erwin, hanya menjadi salah satu instrumen pendukung dalam menilai kinerja.
"Pengawasan tidak hanya dari aplikasi. Atasan langsung tetap memiliki peran dalam membina dan memantau kedisiplinan ASN," jelasnya.
Pemerintah juga menyadari bahwa penerapan sistem baru berpotensi menimbulkan kendala teknis, terutama pada tahap awal. Karena itu, perbaikan dan penyempurnaan akan terus dilakukan seiring dengan hasil evaluasi di lapangan.
Lebih jauh, kebijakan ini tidak semata-mata soal mengganti mesin absensi konvensional menjadi aplikasi digital. Pemprov Sulsel menempatkan sistem ini sebagai bagian dari upaya lebih besar dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi, kehadiran ASN dapat dipantau secara real time dan objektif.
Hal ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan disiplin sekaligus kinerja aparatur secara keseluruhan.
"Prinsipnya ini bukan hanya perubahan alat, tetapi perubahan sistem. Kita ingin memperkuat disiplin ASN, meningkatkan akuntabilitas, dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan," ujar Erwin.
Penerapan absensi digital ini sekaligus menjadi sinyal bahwa ruang kompromi terhadap pelanggaran disiplin kian dipersempit.
Dengan sistem yang lebih ketat dan berbasis teknologi, praktik-praktik curang yang selama ini sulit diawasi kini perlahan ditutup.
Baca Juga: Tri Tito Karnavian Puji Kepemimpinan Gubernur Sulsel Sukseskan Program Zero Dose
Ke depan, pemerintah berencana memperluas penerapan sistem ini ke seluruh OPD di lingkup Pemprov Sulsel.
Harapannya, tidak hanya menciptakan budaya kerja yang lebih disiplin, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Pemkab Kolaka Sewa 6 Pesawat Wings Air 2,7 Miliar untuk Calon Haji 2026
-
Gubernur Sulsel: Permudah Penempatan ASN Berkualitas
-
DPRD Sulsel Rekomendasikan Tambang Emas di Enrekang Ditutup
-
Wali Kota Makassar Tegaskan SPMB 2026 Anti Curang, Sistem Canggih dan Transparan
-
Resmi Dibuka! Ini Panduan Lengkap dan Jadwal SPMB Makassar 2026, Wajib Tahu Agar Tidak Terlewat