Harga Bahan Melonjak, Program Tiga Juta Rumah Subsidi Presiden Prabowo Gagal?

Selain kenaikan harga material, faktor lain seperti harga tanah dan upah tenaga kerja juga mengalami peningkatan.

"Material naik cukup besar. Bahkan ada toko yang menahan stok dan menjual dengan harga lebih tinggi," katanya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat pengembang kesulitan menjaga harga jual rumah subsidi tetap sesuai ketentuan pemerintah. REI sendiri telah berulang kali mengusulkan penyesuaian harga kepada pemerintah, termasuk pada tahun ini.

Khoiruman menjelaskan kenaikan harga rumah subsidi biasanya berada di kisaran 5 hingga 10 persen. Penyesuaian ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kalau dipaksakan membangun dalam kondisi sekarang tanpa penyesuaian harga, pengembang bisa rugi. Akhirnya produksi tetap jalan, tapi dikurangi," ujarnya.

Di lapangan, kenaikan harga material bahkan lebih terasa. Bata ringan (hebel), misalnya dilaporkan naik hingga 36 persen, dari sekitar Rp405 ribu menjadi Rp550 ribu per kubik.

Material lain seperti pasir juga mengalami kenaikan, dari Rp900 ribu menjadi sekitar Rp1,3 juta per kubik.

Dengan margin keuntungan yang relatif tipis sejak awal, lonjakan harga tersebut membuat posisi pengembang dan subkontraktor semakin tertekan. Sejumlah pelaku usaha bahkan mulai mempertanyakan penyebab kenaikan yang terjadi di tengah harga bahan bakar minyak (BBM) yang relatif stabil.

Pengembang lainnya, Achmad Ariady menyebut kenaikan harga material sudah terasa sejak munculnya isu kelangkaan BBM. Hampir seluruh bahan baku konstruksi mengalami kenaikan signifikan.

Baca Juga: Gubernur Sulsel Dukung Program Jembatan Gantung Presiden Prabowo untuk Akses Warga

"Material memang naik, seperti hebel dan aluminium. Rata-rata kenaikannya di atas 20 persen," ujar Founder PT Kelapa Gading Berlian tersebut.

Menurutnya, tanpa langkah intervensi dari pemerintah, sektor properti berpotensi melambat.

Padahal sektor ini memiliki peran penting dalam mendukung program pembangunan nasional, termasuk target tiga juta rumah.

"Kami berharap pemerintah bisa memberi jalan keluar. Kalau tidak, sektor ini akan berat tumbuh, sementara kami juga bagian dari yang mendukung program tiga juta rumah," katanya.

Di tengah tekanan tersebut, pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui, menilai sektor properti masih memiliki daya tahan. Ia menyebut sebagian besar komponen biaya pembangunan masih bersumber dari dalam negeri, sehingga dampaknya relatif bisa dikendalikan.

Selain itu, minat masyarakat terhadap kepemilikan rumah dinilai masih cukup tinggi, terutama karena properti dianggap sebagai kebutuhan primer sekaligus instrumen investasi yang relatif aman di tengah ketidakpastian ekonomi global.