Semua Siswa Ubah Kartu Keluarga Daftar SMA Sudah Terdeteksi, Disdik Sulsel: Langsung Ditolak!

SuaraSulsel.id - Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 di Kota Makassar tidak lagi diwarnai polemik seperti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, jumlah kursi yang tersedia disebut melebihi jumlah calon siswa.

Tim Teknis SPMB Disdik Sulsel, Muliayama Tanjung menegaskan masyarakat tidak perlu panik menghadapi proses penerimaan tahun ini. Pasalnya, daya tampung yang disiapkan pemerintah dinilai sangat mencukupi.

"Makassar kan setiap tahun selalu ribut, soal kuota, soal jarak, dan lain-lain. Tahun ini tidak ada alasan untuk itu. Jangan panik, semua tertampung," ujar Muliayama, Kamis, 23 April 2026.

Secara keseluruhan, jumlah calon murid untuk tahun pelajaran 2026/2027 di Sulawesi Selatan mencapai 142.613 orang.

Sementara total daya tampung yang disiapkan mencapai 147.744 kursi. Terdiri dari 85.752 kursi untuk SMA dan 61.992 kursi untuk SMK.

Khusus Kota Makassar, jumlah calon siswa tercatat sebanyak 22.475 orang. Adapun daya tampung yang disediakan mencapai 26.568 kursi.

Artinya, terdapat kelebihan sekitar 4.093 kursi atau 114 kelas yang berpotensi tidak terisi.

"Jadi secara hitungan kursinya lebih banyak dari jumlah calon siswa. Tidak ada alasan lagi tidak tertampung," tegasnya.

Meski demikian, Muliayama mengingatkan bahwa kunci utama agar seluruh calon siswa dapat tertampung adalah tidak terlalu selektif dalam memilih sekolah.

Baca Juga: Stadion Sudiang Siap Berdiri! Intip Megahnya Calon Kandang Baru Kebanggaan Sulsel

"Kuncinya satu, jangan pilih-pilih sekolah. Kalau mau semua tertampung, jangan hanya fokus di sekolah tertentu saja," katanya.

Hingga Kamis, 23 April 2026 siang, jumlah calon siswa yang telah melakukan pra pendaftaran SPMB tercatat sebanyak 140.012 orang.

Dari jumlah tersebut, 673 di antaranya merupakan penyandang disabilitas, 3.354 berasal dari luar daerah, serta ditemukan 140.007 data kartu keluarga (KK) yang berbeda.

Temuan tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi Dinas Pendidikan. Muliayama menyebut praktik perubahan KK masih kerap terjadi demi mengakali sistem zonasi.

"Ini karena mereka mengubah KK saat masuk SMP untuk bisa sekolah di tempat yang diinginkan, lalu diubah lagi saat mau daftar SMA. Tapi sekarang semua terdeteksi," jelasnya.

Ia menegaskan, sistem verifikasi saat ini telah terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sehingga perubahan data, terutama yang dilakukan dalam waktu singkat akan langsung teridentifikasi.