Hardiknas di Makassar: Pungli, Wisuda PAUD Mewah, dan PR yang Bikin Stres Ortu!

SuaraSulsel.id - Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas seharusnya menjadi momen refleksi. Sudah sejauh mana kita memanusiakan pendidikan?

Tapi di Makassar, peringatan Hardiknas 2 Mei 2025 justru menyingkap realita yang sering kita diamkan.

Tentang pungutan liar, seremoni yang memberatkan, hingga sistem belajar yang kadang terasa seperti maraton tak berujung.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, saat memimpin upacara di Lapangan Karebosi, tak ragu menyentil kebiasaan lama di sekolah.

Pungutan untuk acara perpisahan atau "uang masuk sekolah negeri". Di tengah era Artificial Intelligence (AI), kok kita masih sibuk soal amplop dan iuran?

"Semua orang sudah bicara AI. Masalah digitalisasi. Tapi kita masih kumpul uang untuk perpisahan?" ujar Appi, lantang.

Kritiknya bukan tanpa dasar. Dunia berubah cepat. ChatGPT bisa bikin esai, siswa bisa belajar coding lewat YouTube, dan guru bisa akses pelatihan daring tanpa harus ke seminar mahal.

Tapi kenapa praktik di lapangan masih seret? Bukannya menyesuaikan, kita justru terjebak dalam pola pikir seremoni dan administrasi—bukan kualitas.

Appi menyampaikan bahwa AI bisa jadi solusi atas tantangan klasik pendidikan. Tapi di balik itu, ia menegaskan tugas utama masih di tangan pemerintah.

Baca Juga: Gubernur Sulsel Geram: Wisuda TK-SMA Jangan Jadi Pungutan Liar! PR Juga Dihapus!

Membenahi sistem, hadir di tengah sekolah-sekolah yang butuh, dan yang paling penting memberi ruang untuk guru dan murid berkembang, bukan membebani.

Wisuda PAUD: Tradisi atau Beban?

Sementara itu, dari rumah jabatan Gubernur Sulsel, suara yang senada datang dari Andi Sudirman Sulaiman. Ia tegas melarang acara wisuda dijadikan kewajiban di tingkat PAUD hingga SMA.

"Jangan bebani orang tua siswa," tegas Gubernur Sudirman.

Ini juga bukan omong kosong. Sudah lama orang tua mengeluh tentang biaya wisuda yang bisa tembus ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah.

Ironis, acara ini kadang lebih mewah dari upacara kelulusan mahasiswa.

Padahal esensinya apa? Foto? Kebaya? Balon-balon dan dekorasi Instagramable?

Kalau tujuannya merayakan capaian anak, bisa banyak cara lain. Tapi ketika jadi kewajiban dan syarat mengambil rapor, ini sudah masuk ranah pemaksaan.

Gubernur menegaskan wisuda formal itu untuk perguruan tinggi. Di bawahnya, kalau mau bikin acara, silakan—tapi jangan paksa.

PR dan Anak yang Lelah

Tak hanya wisuda, Sudirman juga menyentil hal yang lebih dekat ke rumah. PR alias pekerjaan rumah.

"(Selama) saya Gubernur, tidak boleh ada PR. Yang susah itu orang tuanya," katanya.

Pernyataan ini menyentuh banyak orang tua yang setiap malam harus bertarung dengan anak yang sudah kelelahan, tugas tak kunjung habis, dan halaman LKS yang tak ramah.

Sistem full day school saja sudah menghabiskan waktu dari pagi ke sore. Bukankah anak juga butuh bermain, tertawa, dan tidur cukup?

Gubernur mengingatkan belajar sebaiknya selesai di sekolah. Di rumah, waktunya anak-anak menjadi anak-anak.

Sistem pendidikan sering kali lupa. Kita tidak sedang mencetak robot, tapi membentuk manusia.

Manusia yang sehat mentalnya, punya rasa ingin tahu, dan tidak takut salah.

Kritik yang Bukan Basa-basi

Kritik-kritik dari Appi dan Sudirman bukan sekadar retorika seremoni tahunan. Mereka bicara tentang ketimpangan sistem yang seringkali dianggap sepele tapi menyakitkan di lapangan.

Ketika AI dan teknologi melaju pesat, kita justru masih berkutat dengan tradisi lama yang membebani. Pungutan, seremoni, dan PR tak berkesudahan.

Hari Pendidikan Nasional ini seharusnya jadi cermin. Jangan hanya berbicara soal “Indonesia Emas 2045” jika hari ini kita masih sibuk ngurus seragam acara perpisahan.

Kita butuh sistem yang lebih manusiawi, guru yang terus belajar, siswa yang punya ruang bernapas, dan orang tua yang tidak dijadikan kantong kas sekolah.

Semoga kritik ini tak sekadar dibaca di podium, tapi jadi awal perubahan nyata. Karena pendidikan bukan tentang seremoni—tapi tentang masa depan.