37 Warga Sulsel Ditangkap di Tanah Suci: Pelajaran Pahit Haji dengan Visa Ziarah

SuaraSulsel.id - Kantor Wilayah Kementerian Agama di Sulawesi Selatan meminta agar masyarakat tidak nekat melaksanakan ibadah haji menggunakan visa ziarah.

Masalah ini jadi perhatian Kementerian Agama sebab kasus berulang hampir terjadi setiap tahun.

Kementerian Agama mengimbau agar kasus tahun lalu jadi pelajaran bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Jangan sampai tergiur iming-iming harga murah tanpa ikut aturan.

"Kami minta warga Sulawesi Selatan tidak tergiur lagi untuk berangkat tanpa menggunakan visa Haji. Jangan lagi kayak tahun lalu ada yang viral terkait visa ziarah," ujar Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Umrah Kantor Kemenag Wilayah Sulawesi Selatan, Ikbal Ismail, Selasa, 15 April 2025.

Baca Juga: Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2025, BRI Siap Proaktif dalam Pelayanan Haji

Pada tahun 2024 lalu, sebanyak 37 warga negara Indonesia atau WNI asal Sulawesi Selatan ditangkap oleh Askar atau petugas keamanan. Karena akan berhaji tanpa menggunakan visa haji.

Mereka diamankan di Madinah dan didenda 50 ribu riyal serta larangan masuk je Arab Saudi selama 10 tahun.

Mereka menggunakan visa ziarah untuk mengunjungi Arab Saudi. Jemaah tersebut juga diduga menggunakan ID Card, gelang haji, serta ada yang menggunakan paspor haji palsu.

Ikbal mengatakan, tahun ini, pemerintah Arab Saudi semakin memperketat pintu masuk di Mekkah. Termasuk jadwal penerbangan dari Indonesia yang sudah dibatasi.

Jemaah asal Indonesia pemegang visa umrah juga sudah harus meninggalkan Tanah Suci pada 29 Mei 2025. Tidak boleh lagi ada yang masuk ataupun menetap di Mekkah dari tanggal 29 April hingga musim Haji selesai.

Baca Juga: Haji Mabrur: Lebih dari Sekadar Ritual, Tapi Perjalanan Menyucikan Jiwa

Jika ketahuan, kata Iqbal, maka pemerintah Saudi akan memberlakukan sanksi berat.

"Tanggal 13 (April) itu sudah tidak boleh ada penerbangan dari Indonesia ke Mekkah untuk umrah ya. Mereka makin perketat karena kasus dari tahun lalu," sebutnya.

Ia menambahkan, sanksi yang diterapkan pemerintah Saudi bagi mereka yang nekat melanggar adalah denda 100 ribu riyal atau setara Rp420 juta per orang.

Besarannya dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Selain itu, mereka juga terancam pidana penjara dan dilarang masuk ke Arab Saudi dalam jangka waktu tertentu.

"Tidak hanya jemaah tapi, pengurusnya (agen travel), hotel, dan sopirnya juga akan didenda. Makanya tahun ini ketat. Kami harapkan masyarakat bisa mendengar, jangan sekali-sekali tergiur dengan visa non haji," tegasnya.

Ikbal mengungkap, Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia, keadaan ini kadang dimanfaatkan oleh para agen perjalanan nakal untuk menipu jemaah.

Modusnya, pelaku mengiming-imingi calon anggota jemaah dengan paket murah, kadang pula menipu dengan menjanjikan kuota.

Tahun ini, kuota jemaah haji untuk Sulawesi Selatan mencapai 7.272 jemaah. Terdiri atas 6833 jemaah haji reguler, 364 jemaah haji reguler prioritas, dan lanjut usia 685 jemaah.

Sedangkan Pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) ada 18 orang dan 57 petugas haji daerah (PHD).

Hingga April 2025, sudah ada sekitar 6.956 yang melakukan pelunasan. Masih ada sekitar 319 jemaah yang dinyatakan belum lunas.

Walau begitu, kata Ikbal, kekurangan bisa ditutupi dengan dana cadangan lunas atau dana yang digunakan untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari jemaah cadangan.

"Sudah 96 persen yang lunas. Nanti tanggal 17 April baru ketahuan secara keseluruhan jemaah mana yang tidak melakukan pelunasan," sebutnya.

Secara umum, kata Ikbal, persiapan ibadah haji sudah rampung. Walaupun biaya Haji turun tahun ini, Ikbal memastikan pelayanan dari dari Asrama Haji di Makassar hingga Arab Saudi akan maksimal.

"Malah lebih bagus dari tahun lalu. Hotel yang diberikan untuk embarkasi Makassar rata-rata hotel bintang 3 dan 5. Prosesnya sementara belajar, tinggal berangkat saja," ucap Ikbal.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing