Tambang Emas di Luwu, Gubernur Sulsel: Jangan Sampai Rakyat Hanya Jadi Korban

SuaraSulsel.id - Proyek tambang emas berskala besar di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kembali memantik kekhawatiran.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, angkat suara dengan nada tegas.

Ia menyatakan akan menyurati Presiden RI untuk meminta evaluasi menyeluruh terhadap izin dan metode pengelolaan tambang yang melibatkan PT Masmindo Dwi Area dan raksasa tambang asal Amerika, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

"Ini bukan sekadar soal investasi dan tambang. Ini soal masa depan lingkungan kita, soal kesejahteraan rakyat Luwu. Jangan sampai kita ulang cerita lama seperti di Timika," tegas Andi Sudirman saat diwawancarai media, Senin (14/4/2025).

Baca Juga: Borong Dagangan Warga, Gubernur Sulsel Sentuh Hati Pedagang Kecil di Pemandian Air Panas Pincara

Rencana kerjasama dua korporasi besar itu diketahui akan menggarap tambang emas dengan metode Open Pit atau tambang terbuka.

Teknik yang dinilai sangat berisiko terhadap ekosistem dan kontur tanah.

Gubernur pun menyebutkan kekhawatiran utama, metode ini akan menciptakan "kubangan raksasa" seperti yang terjadi di tambang Freeport, Papua.

Kekayaan Alam Belum Tentu untuk Warga Lokal

Bagi Andi Sudirman, masalahnya bukan hanya soal dampak ekologis. Ia menyoroti pola pengelolaan sumber daya alam yang kerap membuat masyarakat lokal hanya jadi penonton, bahkan korban.

Baca Juga: Mira Hayati Jadi Tahanan Kota, Perampok Toko Emas Ditangkap Polisi

"Kita semua bisa melihat, bagaimana Freeport selama puluhan tahun beroperasi. Alam rusak, masyarakat adat tersingkir, dan kesejahteraan belum merata. Luwu jangan dijadikan uji coba kedua. Jangan sampai perusahaan luar yang untung besar, sementara warga lokal hanya menanggung banjir, kerusakan, dan kesenjangan ekonomi," katanya dengan nada serius.

Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah berkali-kali menegaskan pentingnya kedaulatan ekonomi lokal.

Aset sumber daya alam seharusnya dikelola oleh pelaku usaha lokal, bukan hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan dari Jakarta apalagi dari luar negeri.

"Jika pengelolanya dari lokal, tentu akan lebih peka terhadap masyarakat sekitar. Ada kedekatan emosional dan tanggung jawab sosial. Bukan sekadar datang, gali, angkut, lalu tinggalkan kerusakan," tambahnya.

Banjir Luwu Jadi Bukti Nyata

Kekhawatiran gubernur bukan tanpa alasan. Ia menyinggung bencana banjir yang terus menerjang Luwu setiap tahun.

Banyak yang menilai, pembukaan lahan tambang—baik legal maupun ilegal—telah memperparah kondisi lingkungan di sana.

“Luwu sekarang sudah langganan banjir. Puluhan desa terendam setiap musim hujan. Dan kita tahu, banyak itu karena pembukaan lahan besar-besaran. Kalau tambang ini jalan dengan metode tambang terbuka, bayangkan berapa luas lagi hutan yang akan hilang. Sungai kehilangan resapan, lalu rakyat yang tinggal di hilir jadi korban,” ujar Andi Sudirman.

Bagi Gubernur Sulsel, inilah saatnya pemerintah pusat mendengarkan aspirasi dari daerah.

Ia menegaskan bahwa meskipun izin tambang merupakan kewenangan pusat, tapi kepala daerah berhak menyuarakan kekhawatiran warganya.

“Pembangunan yang tidak berpihak pada lingkungan dan masyarakat kecil, cepat atau lambat akan ditolak oleh rakyat. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi kita semua. Harus ada keberanian untuk mengevaluasi ulang. Jangan tunggu sampai bencana datang lebih besar dari yang kita bayangkan,” tegasnya.

Evaluasi, Bukan Penolakan Total

Gubernur menegaskan bahwa dirinya tidak anti terhadap investasi. Namun, investasi harus dijalankan dengan prinsip berkelanjutan dan adil.

Ia menyatakan siap berdiskusi dengan pemerintah pusat, pengusaha, dan masyarakat untuk mencari jalan tengah yang tidak mengorbankan masa depan.

“Kita hanya ingin evaluasi. Siapa yang kelola, seperti apa metodenya, dan bagaimana dampaknya. Kalau semua dijalankan secara transparan dan berpihak pada masyarakat, kenapa tidak? Tapi kalau sebaliknya, kita harus berani bersuara,” tutupnya.

Dengan sikap tegas ini, Gubernur Andi Sudirman berharap suara masyarakat Luwu didengar lebih keras di Jakarta.

Karena bagi warga Sulawesi Selatan, kekayaan alam bukan sekadar angka di atas kertas. Ia adalah warisan hidup yang harus dijaga dan dimanfaatkan seadil-adilnya untuk seluruh rakyat.