Heboh! Temuan Dugaan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel, Ini Respons KPU dan Bawaslu

SuaraSulsel.id - Pasangan calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 Mohammad Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) menemukan jutaan surat suara diduga sudah ditandatangani oleh petugas KPPS pada Pilkada 2024.

Juru bicara DIA (Danny-Azhar), Asri Tadda, mengatakan, pihaknya menemukan tandatangan palsu mencapai 90 hingga 130 tandatangan palsu di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Sulawesi Selatan. Artinya ada sekitar 1,6 juta tandatangan yang diduga dipalsukan.

"Kalau direratakan, kami dapatkan sekitar 110 tandatangan palsu per TPS dari jumlah 14.548 TPS yang tersebar di Sulsel. Dengan demikian maka terdapat 1.600.280 tandatangan palsu," ungkap Asri Tadda, Kamis, 7 Januari 2024.

Hal tersebut, kata Asri jadi dasar logika dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) pada Pilkada Gubernur dan Wakil gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024 lalu.

Baca Juga: Tidak Menunggu MK, KPU Sulsel Akan Tetapkan 14 Kepala Daerah Terpilih 9 Januari

"Angka 1.600.280 tandatangan palsu itu, kami sebutkan sebagai suara siluman. Dugaan tersebut dapat kami perlihatkan di hadapan majelis hakim mahkamah konstitusi," tambah Asri.

Artinya, kata Asri, separuh lebih suara yang diperoleh Sudirman merupakan suara siluman. Diketahui, pasangan dengan slogan Andalan Hati ini memperoleh 3 juta lebih suara pada Pilgub 2024.

Sementara, angka partisipasi pemilu di Sulsel mencapai 4.579.621 dari daftar pemilih tetap sebesar 6.680.807.

Dijelaskan Asri, dugaan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan massif (TSM) pada Pilgub Sulsel 27 November 2024 lalu, dapat dilihat dari dua pendekatan.

"Pertama adalah pendekatan selisih partisipasi pemilih, dan kedua dilihat dari temuan tanda tangan palsu di daftar pemilih di seluruh TPS se-Sulsel," jelasnya.

Baca Juga: Pelantikan Kepala Daerah Pilkada 2024 Mundur ke Maret 2025, KPU: Harus Serentak...

Dari pendekatan selisih partisipasi pemilih didapatkan fakta bahwa jumlah warga yang menerima undangan memilih rata-rata hanya 50 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).