Heboh! Temuan Dugaan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel, Ini Respons KPU dan Bawaslu

SuaraSulsel.id - Pasangan calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 Mohammad Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) menemukan jutaan surat suara diduga sudah ditandatangani oleh petugas KPPS pada Pilkada 2024.

Juru bicara DIA (Danny-Azhar), Asri Tadda, mengatakan, pihaknya menemukan tandatangan palsu mencapai 90 hingga 130 tandatangan palsu di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Sulawesi Selatan. Artinya ada sekitar 1,6 juta tandatangan yang diduga dipalsukan.

"Kalau direratakan, kami dapatkan sekitar 110 tandatangan palsu per TPS dari jumlah 14.548 TPS yang tersebar di Sulsel. Dengan demikian maka terdapat 1.600.280 tandatangan palsu," ungkap Asri Tadda, Kamis, 7 Januari 2024.

Hal tersebut, kata Asri jadi dasar logika dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) pada Pilkada Gubernur dan Wakil gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024 lalu.

Baca Juga: Tidak Menunggu MK, KPU Sulsel Akan Tetapkan 14 Kepala Daerah Terpilih 9 Januari

"Angka 1.600.280 tandatangan palsu itu, kami sebutkan sebagai suara siluman. Dugaan tersebut dapat kami perlihatkan di hadapan majelis hakim mahkamah konstitusi," tambah Asri.

Artinya, kata Asri, separuh lebih suara yang diperoleh Sudirman merupakan suara siluman. Diketahui, pasangan dengan slogan Andalan Hati ini memperoleh 3 juta lebih suara pada Pilgub 2024.

Sementara, angka partisipasi pemilu di Sulsel mencapai 4.579.621 dari daftar pemilih tetap sebesar 6.680.807.

Dijelaskan Asri, dugaan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan massif (TSM) pada Pilgub Sulsel 27 November 2024 lalu, dapat dilihat dari dua pendekatan.

"Pertama adalah pendekatan selisih partisipasi pemilih, dan kedua dilihat dari temuan tanda tangan palsu di daftar pemilih di seluruh TPS se-Sulsel," jelasnya.

Baca Juga: Pelantikan Kepala Daerah Pilkada 2024 Mundur ke Maret 2025, KPU: Harus Serentak...

Dari pendekatan selisih partisipasi pemilih didapatkan fakta bahwa jumlah warga yang menerima undangan memilih rata-rata hanya 50 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Fakta lainnya adalah total pemilih yang mendapatkan undangan tetapi kemudian tidak datang ke TPS karena persoalan jarak.

"Kami temukan rata-rata ada 9 orang per TPS yang tidak datang mencoblos karena persoalan jarak. Jadi itu sekitar 1,96 persen dari total DPT," bebernya.

Dari kedua fakta ini, terlihat bahwa total realisasi pemilih di Pilgub Sulsel adalah 100 persen - 50 persen - 1,96 persen = 48,04 persen. Sementara hasil rekap akhir KPU Sulsel disebutkan partisipasi pemilih mencapai 71,8 persen.

"Jika angka partisipasi versi KPU Sulsel ini dikurangi dengan realisasi pemilih temuan kami, maka ada 23,76 persen suara tak bertuan, atau sekitar 1.587.360 suara dari total 6.680.807 DPT di Sulsel," bebernya.

Pendekatan kedua adalah dari dugaan tanda tangan palsu. Tim hukum DIA menemukan sekitar 90 hingga 130 tanda tangan yang diduga palsu di setiap TPS se-Sulawesi Selatan.

"Nah, kalau dirata-ratakan, maka ada sekitar 110 tanda tangan palsu di setiap TPS. Jumlah TPS di Sulsel ada 14.548, artinya ada sekitar 1.600.280 tandatangan palsu pada Pilgub lalu," imbuhnya.

Kedua pendekatan ini memberikan hasil yang tidak jauh berbeda, dimana pada pendekatan selisih jumlah partisipasi pemilih sebanyak 1.587.360, sedangkan dari dugaan tanda tangan palsu mencapai 1.600.280.

Karena itu, dari temuan tim hukum DIA ini, maka disimpulkan bahwa pasangan Danny-Azhar adalah pemenang sesungguhnya dari Pilgub Sulsel.

"Saya kira logis. Versi KPU, Paslon DIA dapat 1.600.029 suara, sedangkan Andalan Hati dapat 3.014.255 suara. Nah, suara Paslon 02 ini harus dikurangi dengan jumlah suara siluman yang ditemukan tim hukum DIA. Sehingga hanya dapat 1.587.360 suara saja. Inilah yang tengah kami perjuangkan di MK," pungkas Asri.

Sementara, Komisioner Bawaslu Sulsel Alamsyah yang dikonfirmasi enggan berkomentar banyak. Ia mengatakan pihaknya sedang berada di gedung Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang perdana gugatan sengketa Pilgub Sulsel.

Bawaslu Sulsel hadir sebagai pemberi keterangan pada sidang perdana.

"Kami di gedung MK hadapi gugatan selaku pemberi keterangan. Nanti di (keterangan) sidang saja," ucapnya.

Hal yang sama diungkapkan komisioner KPU Sulsel, Upi Hastati.

Ia menyebut pihaknya sedang sibuk menjalani sidang sengketa Pilgub Sulsel di MK yang akan digelar Kamis, 9 Januari 2025.

Sebagai informasi, MK telah meregistrasi 309 perkara PHP tahun 2024. Dari total tersebut, 23 di antaranya merupakan perkara PHP Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk Sulsel.

Sedangkan untuk PHP Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 49 perkara, dan 237 lainnya merupakan perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing