SuaraSulsel.id - Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan resmi menetapkan upah minimum provinsi dan sektoral untuk tahun 2025 sebesar Rp3.657.527.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Sulsel Jayadi Nas mengatakan pengusaha wajib mengikuti aturan tersebut mulai Januari 2025.
Jika ada perusahaan yang membayar upah lebih rendah akan terancam denda dan pidana sesuai pasal 90 ayat 1 UU Ketenagakerjaan dan Pasal (81) ayat (25) UU Cipta Kerja.
Aturan tersebut mengatur sanksi pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan maksimal 4 tahun. Kemudian, denda paling banyak antara Rp100 hingga Rp400 juta.
"Tidak ada istilah tidak bisa mengikuti. Perintah dari Permenaker itu wajib dan kami diperintahkan oleh presiden maupun Menaker untuk turun ke bawah mengawasi setiap perusahaan," ujar Jayadi Rabu, 11 Desember 2024.
Jayadi menerangkan, Pemprov Sulsel mengikut aturan pemerintah pusat menaikkan UMP 2025 sebesar 6,5 persen. Di Sulsel, angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp223.229 dari Rp3.434.298.
Sementara, untuk upah minimum sektoral (UMS) di tingkat kabupaten/kota wajib lebih tinggi dari UMP.
Sesuai Permenaker Nomor 16 tahun 2024, UMS akan dihitung oleh Dewan Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan berbagai macam sektor-sektor yang dianggap memungkinkan untuk dinaikkan.
Misal, industri makanan 1 persen, energi listrik 2,5 persen, dan pertambangan 3 persen.
Baca Juga: Sulsel Ekspor Kopi, Cumi, Hingga Rumput Laut ke 29 Negara
"UMS ini harus lebih tinggi dari UMP. Jadi, kalau tadi Rp 3.657.527 UMP-nya, maka UMS-nya di-atasnya itu," tegasnya.
Sementara, Sekretaris Apindo Sulsel, Darwis mengatakan pihaknya sudah mengkaji dan sepakat dengan buruh soal penetapan UMP 6,5 persen. Ia yakin pengusaha akan taat.
"Usulan buruh kami iyakan semua karena usulan buruh mengkaji ekonominya dan kesehatan dunia usahanya. Untuk itu langsung kita terima," ucapnya.
Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi tahun 2025 mencapai Rp3,6 juta. Angka ini mengalami kenaikan 6,5 persen dari tahun sebelumnya.
Keputusan UMP 2025 naik 6,5 persen diambil setelah melalui berbagai pertimbangan matang, termasuk diskusi mendalam dengan perwakilan buruh dan asosiasi pengusaha.
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, upah minimum provinsi tahun 2025 mengikut aturan pemerintah pusat yakni 6,5 persen. Selanjutnya, dasar ini akan jadi kenaikan upah minimum sektoral di kabupaten/kota.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
Terkini
-
Lari dari Siksa Suami, Istri Oknum Dosen UNM Resmi Lapor Polisi: Begini Kata Pihak Kampus
-
Proyek Strategis Nasional Blok Masela Dikawal Ketat Polisi
-
Lulusan SMA Unggulan Makassar Jual Es Kopi Keliling: Kisah Wahyudi dan Mimpi yang Tertunda
-
Tiga Tahun Daeng Sangkala Lumpuh di Gubuk Sederhana
-
Penjelasan Unhas Terkait 28 Mahasiswa Disebut Diskor Karena Kritik Program MBG