KPK: Penertiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pemerintah Dimulai Dari Kota Makassar

"Tahun ini kami akan merumuskan bagaimana lebih menguatkan lagi hal itu, sehingga mereka betul-betul berani untuk menyatakan hal yang benar tidak takut dipindah, tidak takut dengan kepala daerah, sehingga betul-betul mereka mampu bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di pemda tempat mereka bertugas," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Korsup Wilayah I KPK Edi Suryanto juga memaparkan tentang upaya yang akan dilakukan dalam rangka penyelamatan keuangan negara sebagai bagian dalam upaya penajaman indikator MCP, salah satunya adalah penertiban prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).

Berdasarkan data internal KPK, capaian PSU tahun 2023 hanya mencapai Rp12,5 triliun, di mana nilainya turun Rp6,7 triliun dari tahun 2022 yang mencapai Rp19,2 triliun.

Menurut dia, beberapa permasalahan PSU yang terjadi disebabkan oleh adanya penundaan dalam penyerahan perumahan kepada Pemda setelah proses pembangunan, berhentinya masa operasi sehingga kondisi PSU sudah tidak layak, dan Pemda tidak dapat melakukan perbaikan PSU. (Antara)