Pj Gubernur Sulsel Tidak Boleh Memilih Calon Legislatif di TPS Kota Makassar, Kenapa?

SuaraSulsel.id - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Kelurahan Sawerigading, kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Baharuddin bersama keluarga datang ke TPS sekitar pukul 07.54 Wita. Ia terlihat menyapa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebelum melakukan pencoblosan.

Pada Pemilu kali ini, Bahtiar dan keluarganya hanya bisa memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebab tercatat sebagai warga DKI Jakarta.

Bahtiar pun mengimbau agar semua warga Sulawesi Selatan yang terdaftar di DPT bisa datang ke TPS untuk mencoblos calon Presiden dan calon wakil rakyat sesuai hati nurani. Ia menegaskan tingkat partisipasi Pemilih harus ditingkatkan dari pemilu sebelumnya.

Baca Juga: RSKD Dadi Makassar Siaga, Ruang Super VIP bagi Caleg Depresi Disiapkan

"Saya imbau agar semua segera ke TPS agar tingkat partisipasi pemilih kita lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya yang hanya 81 persen," ujar Bahtiar.

Bahtiar juga mengaku senang dengan kondisi TPS yang ditata sebaik mungkin sehingga lebih nyaman. Pelayanan dan kesiapan dari KPPS pun sangat baik.

Bahkan di Sulsel juga ada tim kesehatan yang disiapkan di tiap TPS untuk memeriksa kondisi petugas TPS.

"Kemarin saya cek sejumlah daerah di Sulawesi Selatan sudah sangat siap semua. Termasuk tim kesehatan disiapkan di tiap TPS karena kita tahu menjadi penyelenggara itu sangat mulia, pengabdian kepada negara," ucapnya.

Seperti diketahui, 894 petugas KPPS meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu. Bahtiar mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi pada Pemilu kali ini.

Baca Juga: Perjuangan Menuju TPS Desa Muara Sampara Kabupaten Konawe, Menyusuri Sungai dengan Perahu Rakit

"Jadi, saya mohon betul kepada semua tim kesehatan dan relawan terima kasih untuk kerelaannya karena ini akan jadi contoh baik. Karena Sulsel ini paling siap tim kesehatannya dari semua daerah," tegas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri itu.