SuaraSulsel.id - Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun 2023 merupakan yang tertinggi di Luar Pulau Jawa. Angkanya mencapai Rp15,33 triliun dengan jumlah debitur 298.896.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, peningkatan realisasi KUR terjadi pada periode September - Oktober 2023. Pada Bulan September sebesar Rp1,37 triliun, Oktober Rp1,67 triliun, November Rp1,81 triliun, dan Desember 2023 sebesar Rp1,91 triliun.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, pada Silaturahmi Pj Gubernur Sulsel bersama Pimpinan Bank dan OPD Lingkup Pemprov Sulsel, di Aula Tudang Sipulung, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat malam, 2 Februari 2024.
Supendi optimistis, dengan kerja keras dan koordinasi yang baik antara Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan seluruh pihak terkait lainnya, tahun ini bisa kembali mencapai target penyaluran KUR yang jumlahnya sudah dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.
Baca Juga: Prabowo Was-was Menghadapi Debat Terakhir, Takut Dikasih Nilai Nol
"Kami terus mengawal bagaimana Sulsel tetap menjadi nomor satu di Luar Pulau Jawa. Dan kita akan ulangi tahun ini, setelah kita yang pertama di tahun 2023 lalu," ungkap Supendi.
Ia mengakui, peran Pj Gubernur Sulsel dalam mendukung penyaluran KUR betul-betul nampak berdasarkan trafik dari data Kementrian Keuangan.
"Memang sejak Bapak Gubernur masuk di Provinsi Sulsel, kelihatan trafiknya naik terus sampai saat ini untuk penyaluran KUR," bebernya.
Supendi memaparkan, di awal tahun 2024 ini, Bulan Januari sampai Februari 2024, penyaluran KUR sudah mencapai Rp1,04 triliun dengan jumlah debitur 18.410.
"Januari - Febuari 2024, penyaluran sudah mencapai Rp1.04 triliun dengan jumlah debitur 18.410," ungkapnya.
Baca Juga: Sulsel Kembali Pertahankan Inflasi di Bawah Nasional
Untuk itu, kata Supendi, pemerintah memiliki tugas melakukan rekapitulasi setiap debitur yang sudah masuk dan direkapitulasi melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) level pemerintah daerah.
"Tugas pemerintah harus lakukan rekapitulasi calon dan penyaluran supaya terbaca di SIKP level pemerintah daerah," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Keahlian Panelis Debat Kedua Pilgub Sulsel Jadi Sorotan, 3 Orang Mantan Timsel KPU
-
Tindak Lanjuti Putusan MK, Airlangga Rakor Bahas Ekonomi Indonesia
-
Lupa Angsuran KUR BRI? Tanya Sabrina via WhatsApp Aja!
-
Syarat Pinjaman KUR BRI Tanpa Agunan, Akses Modal UMKM Makin Mudah!
-
Cara Cek Angsuran KUR BRI secara Offline
Terpopuler
- Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
- Rocky Gerung Spill Dalang yang Bongkar Kasus Judi Online Pegawai Komdigi
- Kejanggalan Harta Kekayaan Uya Kuya di LHKPN KPK, Dulu Pernah Pamer Saldo Rekening
- Berani Sentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Segini Harta Kekayaan Melly Goeslaw
- Bak Gajah dan Semut, Beda Citra Tom Lembong vs Budi Arie Dikuliti Rocky Gerung
Pilihan
-
Petinggi Lion Air Masuk, Bos Garuda Irfan Setiaputra Ungkap Nasibnya Pada 15 November 2024
-
Profil Sean Fetterlein Junior Kevin Diks Berdarah Indonesia-Malaysia, Ayah Petenis, Ibu Artis
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
-
Pegawai Komdigi Manfaatkan Alat AIS Rp250 M untuk Lindungi Judol, Roy Suryo Duga Ada Menteri Ikut 'Bermain'
Terkini
-
Modus Licik Pengusaha Skincare Makassar Lolos BPOM, Kini Terancam UU Pencucian Uang
-
Sudah Pamer Hasil Lab, Skincare Fenny Frans dkk Malah Dinyatakan Berbahaya Oleh Polda Sulsel
-
Ditangkap di Makassar! Remaja Penikam ODGJ di Pangkep Tak Berkutik
-
Dewan Pers Apresiasi Komitmen BRI Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
-
Praktik Prostitusi Online di Pangkep Terbongkar