SuaraSulsel.id - Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar mengingatkan agar nelayan tidak asal menangkap ikan. Sebab, saat ini sudah ada puluhan jenis ikan yang dilindungi dan tidak boleh diperdagangkan.
Jenis ikan yang dilindungi itu diantaranya Duyung, Kuda Laut, Paus, Banggai Cardinal Fish, Penyu, Napoleon, Hiu Martil, Pari Manta, Hiu Koboi, dan Bambu Laut.
"Sehingga, untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan atau termasuk Appendiks Cites wajib punya rekomendasi," ujar Andi Muhammad Ishak Yusma dari Kantor Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Rabu, 16 Agustus 2023.
Saat ini sudah ada sekitar 20 jenis biota laut target konservasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2020-2024 dan sebagian besar tersebar di perairan Sulawesi.
Andi mengatakan 20 jenis biota laut itu terdiri dari jenis biota dengan status dilindungi penuh, dilindungi terbatas, dan masuk dalam daftar Appendiks I serta Appendiks II CITES.
Jenis ikan dilindungi dan atau masuk Appendiks CITES yang banyak diperdagangkan di wilayah Sulawesi yaitu Hiu, Pari, Napoleon, Arwana, Kuda Laut, Banggai Cardinal Fish (BCF), Teripang, dan Sidat.
"Sehingga setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi penuh, dilindungi terbatas dan yang masuk dalam Appendiks CITES juga wajib memiliki Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri atau SAJI DN," jelasnya.
Untuk mendapatkan SAJI DN, pelaku usaha bisa melakukan registrasi melalui aplikasi e-SAJI. Penerbitan rekomendasi ini dikenakan biaya pungutan PNBP sesuai peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021, yakni Rp540 ribu per dokumen dan Rp135 ribu per dokumen untuk tujuan komersil oleh UMK.
BPSPL Makassar juga punya pelayanan "one day services" untuk produk yang kurang dari atau sama dengan 400 Kg. Namun dengan catatan seluruh syarat yang dibutuhkan terpenuhi.
Baca Juga: Begini Kondisi 14 Nelayan Hilang di Air Bangis Pasaman Barat, Ditemukan di Perairan Tiku Agam
Sementara, lokasi pemeriksaan bisa dilakukan berdasarkan dengan jumlah produk yang dimohonkan. Jika kurang, dari 400 Kg, maka pemeriksaan akan dilakukan di kantor UPT atau wilayah kerja BPSPL Makassar.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Duduk Perkara Gibran Tipu Malaysia, Anwar Ibrahim Buka Suara Parlemen Bakal Usut
- Siapa Chika Yenalovy? Istri Kasespri Prabowo yang Jejak Digitalnya Misterius
- Harga Sepeda Lipat Entry Level Terbaik Berapa? Ini 5 Rekomendasinya di Tahun 2026
- 3 HP Infinix Murah dengan Fast Charging 33W, Mulai Rp2 Jutaan
- Viral Pemblokiran Rekening Warga di Bank Mandiri, Bagaimana Regulasinya?
Pilihan
-
Rumor Jadi Kutu Loncat ke PSI, Ini Respon Menohok Dedi Mulyadi
-
Tokyo Diguncang Gempa 5,9 M: 37 Orang Terluka, Transportasi Terganggu
-
Jet Tempur Sukhoi TNI AU Tergelincir Nyaris Hantam Jalan Raya di Maros
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
Terkini
-
Cabai Rawit di Gorontalo Tembus Rp120 Ribu per Kilogram, Petani Ungkap Penyebabnya!
-
Memprihatinkan! 30 Persen Lebih Desa di Sulbar Tidak Bisa Akses Internet
-
Fatmawati Dampingi Andi Sudirman pada Pembukaan MTQ VIII KORPRI Nasional di Makassar
-
Seribu Motor Roda Tiga Jadi Ujung Tombak Makassar Atasi Darurat Sampah
-
Pesawat TNI AL Keluar Landasan di Bandara Sultan Hasanuddin, Runway Ditutup