SuaraSulsel.id - Wa Ode Sunartin, guru SDN 92 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dipecat sebagai guru honorer. Setelah mengabdi selama 16 tahun.
Sunartin dipecat setelah mengeluh ke DPRD Kendari. Karena tidak lolos dalam pendataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Mengutip Telisik.id -- jaringan Suara.com, Wa Ode Sunartin menceritakan duduk perkara yang dialaminya, bermula saat pendataan PPPK pada Agustus 2022 lalu, ia mengaku telah menyetorkan semua data diri yang dibutuhkan ke pihak operator SDN 92 Kendari, mulai dari ijazah, tanggal lahir hingga SK pengabdian sejak 2006, dan berkas-berkas lainnya.
Entah mengapa, saat Wa Ode Sunartin mengecek data dirinya ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Kendari, namanya tidak ditemukan oleh operator BKD, Setelah diperiksa, rupanya seluruh datanya telah berubah.
Baca Juga: Beratnya Tugas Seorang Guru, Ulasan Buku Mengajar tanpa Menggurui
Ia mengungkapkan, ijazah yang harusnya Diploma II guru kelas berubah menjadi ijazah SMP, sedangkan SK pengabdian yang harusnya tahun 2006 juga berubah menjadi tahun 2021, belum lagi tanggal lahir yang semestinya 24 Mei 1985 berubah menjadi 11 Juli 1985.
"Padahal semua data saya itu saya kasih melalui File PDF, kenapa bisa berubah semua. Akhirnya nama saya tidak ditemukan dalam sistem," beber Wa Ode Sunartin, Rabu (11/1/2023).
Atas kejadian tersebut, ia pun menduga ada upaya untuk menjegal dirinya agar tidak masuk sebagai PPPK. Mirisnya, sebelum pemecatan, dirinya dipindahkan ke mata pelajaran Penjaskes yang tidak linear dengan ijazahnya. Ia merasa semakin terpojok dan tak ada harapan lagi.
Wa Ode Sunartin pun mengeluhkan persoalan yang dialaminya itu ke DPRD Kota Kendari dan terjadilah rapat dengar pendapat (RDP) pada Desember 2022.
Dalam RDP yang difasilitasi oleh Komisi III DPRD Kendari itu dihadiri oleh Kepala SDN 92 Kendari, Siti Murni Nur, perwakilan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, serta pihak-pihak terkait. Kesimpulan RDP saat itu untuk mencarikan solusi terhadap Wa Ode Sunartin agar dicarikan kelas untuk dapat tercover sebagai PPPK.
"Kita sudah RDP dan rekomendasinya juga sudah ada," kata Ketua Komisi III DPRD Kendari, LM Rajab Jinik.
Berita Terkait
-
Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat Sudah Dibuka? Simak Syarat dan Kualifikasinya
-
Guru Besar UGM Dipecat buntut Terlibat Kasus Kekerasan Seksual
-
TPG Lebaran Tertunda? Ini Langkah Cepat Agar Tunjangan Cair April 2025!
-
Bill Gates Prediksi Profesi Dokter dan Guru Bakal Hilang 10 Tahun Lagi
-
Cara Mengatasi Kode 07, 13 dan 16 Pada Info GTK Agar TPG Triwulan I Guru Segera Cair
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
- Harga Tiket Pesawat Medan-Batam Nyaris Rp18 Juta Sekali Penerbangan
- Rekaman Lisa Mariana Peras Ridwan Kamil Rp2,5 M Viral, Psikolog Beri Komentar Menohok
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP Murah Memori Jumbo Terbaru April 2025, Mulai Rp 2 Jutaan
-
AFC Sempat Ragu Posting Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia, Ini Penyebabnya
-
Bennix Ngakak, RI Tak Punya Duta Besar di AS karena Rosan Roeslani Pindah ke Danantara
-
Drawing Grup Piala Dunia U-17 2025: Timnas Indonesia U-17 Bertemu Brasil hingga Ghana?
-
Polresta Solo Apresiasi Masyarakat Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
Terkini
-
Petani Perkebunan Rakyat Sulsel Merana! NTP Anjlok Drastis 5,63 Persen di Maret 2025
-
Wali Kota Makassar Siap Hadapi Gugatan Kontraktor Lapangan Karebosi
-
Penampakan Kapal Pesiar Mewah Scenic Eclipse II Sandar di Pelabuhan Makassar
-
Preman Pelabuhan Makassar Ditangkap Polisi
-
Ngaku Janda Padahal Suami Merantau: Rumah IRT di Jeneponto Digeruduk Massa