Satgas Penanganan PMK: Sulawesi Barat Jangan Lengah

SuaraSulsel.id - Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nasional mengingatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar tidak lengah dengan penyakit mulut dan kuku yang masih melanda beberapa wilayah di Tanah Air.

Dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Sulawesi Barat, Sekretaris Utama  Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Koordinator Kesekretariatan Satgas Penanganan PMK Nasional Lilik Kurniawan mengatakan bahwa meski wilayah Provinsi Sulawesi Barat saat ini tidak ada laporan kasus aktif atau zero reported case, bukan berarti kemudian aman dari ancaman. Lilik mengatakan, potensi penularan masih bisa terjadi dari wilayah lain dan penyebarannya sangat cepat.

“Walaupun kita sudah bebas, sudah zero reported case, tidak ada kasus, tetapi kalau ada satu kabupaten/kota yang ada kasus, ini mengancam wilayah yang lain. Karena penularan penyakit PMK ini demikian cepat,” ujar Lilik dalam pernyataan tertulis.

Demi mengantisipasi adanya potensi penularan itu, maka Lilik Kurniawan meminta agar seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat secara bersama-sama dapat lebih pro-aktif dalam memitigasi dan mencegah terjadinya penularan.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Sulawesi Barat, Minggu 30 Oktober 2022

Sebab, wilayah kabupaten/kota tersebut menjadi ujung tombak khususnya di wilayah yang berbatasan dengan provinsi lain.

"Tidak akan mungkin dilakukan hanya oleh provinsi. Sehingga kami berharap kabupaten/kota yang menjadi ujung tombak dari penanganan penyakit PMK ini dapat pro-aktif, dapat bekerja lebih keras lagi,” kata Lilik.

Adapun kehadiran Satgas Penanganan PMK Nasional ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat sesuai arahan dari Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan PMK Suharyanto untuk membantu daerah agar dapat menjaga wilayah dari penularan penyakit PMK. Kemudian apabila kemudian ada kasus, maka segera dapat ditangani dengan baik.

“Ini mejadi atensi dari Kepala BNPB selaku Ketua Satgas. Sulawesi Barat menjadi 1 dari 26 provinsi yang memiliki catatan terkait dengan kasus PMK di Indonesia, walaupun apabila dibandingkan dengan wilayah yang lain, Sulbar ini termasuk kecil,” kata Lilik.

Lilik juga mengapresiasi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan satgas daerah yang telah bersinergi dalam menangani penyakit PMK hingga dinyatakan tidak ada kasus lagi. Namun Lilik kembali menggaris bawahi agar beberapa kemudian jangan sampai ada lagi muncul kasus baru.

Baca Juga: Jenazah Terpaksa Diangkut Gunakan Perahu Katinting Karena Longsor di Majene

“Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah dan satgas Sulawesi Barat yang telah bahu-membahu untuk mengurangi tingkat kasus PMK yang ada di kabupaten/kota,” kata Lilik.

“Ini belum berakhir. Kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan jangan sampai muncul lagi kasus-kasus di Sulawesi Barat,” imbuhnya.

Belajar dari Kalimantan Timur

Penularan penyakit PMK di wilayah Sulawesi Barat menurut data Satgas Penanganan PMK Nasional berlaku naik-turun. Artinya kendati kemunculan kasus dapat ditangani hingga tuntas, namun beberapa waktu kemudian muncul kembali.

Penyakit PMK di Sulawesi Barat terdeteksi pertama kali pada tanggal 1 Agustus 2022 di Kabupaten Mamasa. Pada saat itu ada 10 kerbau teridentifikasi terjangkit penyakit PMK. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2022 ada enam ekor kerbau di Kabupaten Mamasa terjangkit penyakit PMK.

Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 16 Oktober 2022 ada laporan bahwa empat ekor sapi terjangkit penyakit PMK di Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2022 ada tujuh sapi di Polewali Mandar bergejala penyakit PMK.