Taiwan Tolak Reunifikasi China

SuaraSulsel.id - Taiwan menyatakan penentangan tegas. Terhadap komitmen China untuk bersatu kembali dengan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

Setelah Presiden China Xi Jinping mengatakan negaranya akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk reunifikasi.

Pada Minggu (16/10), dalam Kongres Partai Komunis China yang diadakan 5 tahun sekali, Xi mengatakan bahwa China akan menempuh berbagai cara. Untuk reunifikasi dengan Taiwan, termasuk penggunaan kekuatan.

Menanggapi pidato Xi pada sesi pembukaan kongres yang berlangsung selama sepekan itu, juru bicara kantor pemimpin Taiwan Xavier Chang dalam sebuah pernyataan menekankan sikap tanpa kompromi Tsai Ing-wen untuk melindungi kedaulatan, demokrasi dan kebebasan di Taiwan.

Baca Juga: Demonstran Pro-Demokrasi Hong Kong Dipukuli di Kantor Konsulat China di Manchester

Chang menjelaskan pandangan itu adalah konsensus luas di antara rakyat dan partai-partai politik Taiwan.

Di sisi lain, asalkan ada "rasionalitas, kesetaraan, dan rasa saling menghormati", Taiwan bersedia bekerja sama dengan Beijing untuk menemukan pengaturan yang dapat disepakati bersama. Untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, ujar Chang.

Namun, pengaturan seperti itu jelas bukan sesuatu yang telah diterapkan di Hong Kong di bawah kebijakan "satu negara, dua sistem," kata juru bicara pemimpin Taiwan itu.

Dewan Taiwan untuk Urusan China Daratan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rakyat Taiwan tidak akan pernah menerima kebijakan (yang diterapkan di Hong Kong) itu dan prinsip Kebijakan Satu China yang diterapkan Beijing, di mana kepemimpinan Partai Komunis China diakui sebagai "satu-satunya pemerintah resmi China".

Dewan Taiwan itu juga meminta partai komunis China untuk melakukan reformasi sistem politiknya dan membangun masyarakat sipil yang bebas dan demokratis.

Baca Juga: Kalahkan Ganda Campuran China, Dejan Ferdinansyah dan Gloria Emanuelle Widjaja Juarai Indonesia International Challenge

Selain itu, Taiwan mendesak partai komunis China untuk "mengikuti tatanan internasional dan menangani hubungan lintas selat dengan cara berpikir yang baru".