SuaraSulsel.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk ikut membantu melakukan sosialisasi dan memberi pemahaman ke masyarakat soal urgensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dalam paparannya secara virtual pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa, Luhut menilai kenaikan harga BBM tidak bisa lagi dihindari karena kondisi global.
"Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, walikota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek ikut mensosialisasikan dan memberi dukungan ini. Ini bukan seperti perang dunia ketiga, tidak. Ini memang dinamika yang seluruh dunia hadapi. Nah bagaimana kita menghadapi, kita harus kompak," katanya.
Ia juga meminta pemda memberi pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi kenaikan harga BBM sekaligus melakukan sosialisasi atas langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM.
Menurut Luhut, pemerintah sudah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi dampak susulan atas kenaikan harga BBM bersubsidi.
Ia juga meminta pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat melalui bantuan sosial atau subsidi sektor transportasi dan UMKM.
"Saya minta dipastikan semua bantuan dialokasikan tepat sasaran. Sekali lagi dengan pengalaman, dengan data yang kita punya, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan," katanya.
Pemerintah, lanjut Luhut, juga telah menyiapkan bantuan sosial sebagai antisipasi jika akan ada kenaikan harga BBM mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah, dan dana transfer umum pemerintah daerah untuk membantu sektor transportasi di daerah masing-masing.
"Dananya ada dan sekarang semua akan dipersiapkan sehingga inflasi kita bisa jaga," katanya.
Baca Juga: 3 Alasan Luhut Optimis Ekonomi Triwulan III Bakal Positif Meski Harga BBM Subsidi Naik
Luhut mengakui, pemerintah tidak punya pilihan lain karena harga minyak dunia masih sangat tinggi, yakni menembus 100 dolar AS per barel. Hal itu membuat selisih harga jual Pertalite dan solar semakin jauh dari harga keekonomiannya dan membebani anggaran subsidi.
"Ini memang tidak ada pilihan, sekarang kita ini subsidi sudah Rp502 triliun, dan kalau subsidi ini bisa kita kurangi, kita alihkan kepada kegiatan-kegiatan lain, itu akan lebih bagus," ujarnya.
Luhut juga menambahkan pemerintah terus menggenjot program pengalihan penggunaan BBM fosil diantaranya menggenjot penggunaan kendaraan listrik dan mendorong implementasi B40.
"Itu akan mengurangi sangat signifikan penggunaan energi fosil. Dan itu akan mengurangi ketergantungan kita sehingga membuat Indonesia akan makin hebat ke depan. Jadi, jangan kita buat debat-debat di daerah masing-masing yang tidak perlu. Semua ini satu proses yang sudah harus kita lalui," kata Luhut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 5 HP Murah RAM 8 GB Memori 256 GB untuk Mahasiswa, Cuma Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Sunscreen Terbaik Mengandung Kolagen untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- 8 Lipstik yang Bikin Wajah Cerah untuk Ibu Rumah Tangga Produktif
Pilihan
-
Vinfast Limo Green Sudah Bisa Dipesan di GJAW 2025, Ini Harganya
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
Terkini
-
Pelajar SMA di Kota Makassar Tewas Kena Tembak
-
'Sudah Lama Saya Marah!', Profesor Unhas Bongkar Sejarah Lahan di Tanjung Bunga
-
Bank Mandiri Resmi Buka Livin Fest 2025 di Makassar, Sinergikan UMKM dan Industri Kreatif
-
GMTD Diserang 'Serakahnomics', Kalla Ditantang Tunjukkan Bukti
-
Dugaan Korupsi Pengadaan Bibit Nanas di Sulsel, Kejati Kejar Dana Rp60 Miliar