SuaraSulsel.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk ikut membantu melakukan sosialisasi dan memberi pemahaman ke masyarakat soal urgensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dalam paparannya secara virtual pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa, Luhut menilai kenaikan harga BBM tidak bisa lagi dihindari karena kondisi global.
"Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, walikota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek ikut mensosialisasikan dan memberi dukungan ini. Ini bukan seperti perang dunia ketiga, tidak. Ini memang dinamika yang seluruh dunia hadapi. Nah bagaimana kita menghadapi, kita harus kompak," katanya.
Ia juga meminta pemda memberi pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi kenaikan harga BBM sekaligus melakukan sosialisasi atas langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM.
Baca Juga: 3 Alasan Luhut Optimis Ekonomi Triwulan III Bakal Positif Meski Harga BBM Subsidi Naik
Menurut Luhut, pemerintah sudah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi dampak susulan atas kenaikan harga BBM bersubsidi.
Ia juga meminta pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat melalui bantuan sosial atau subsidi sektor transportasi dan UMKM.
"Saya minta dipastikan semua bantuan dialokasikan tepat sasaran. Sekali lagi dengan pengalaman, dengan data yang kita punya, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan," katanya.
Pemerintah, lanjut Luhut, juga telah menyiapkan bantuan sosial sebagai antisipasi jika akan ada kenaikan harga BBM mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah, dan dana transfer umum pemerintah daerah untuk membantu sektor transportasi di daerah masing-masing.
"Dananya ada dan sekarang semua akan dipersiapkan sehingga inflasi kita bisa jaga," katanya.
Baca Juga: Subsidi BBM Dinikmati Rumah Tangga Mampu, Cuitan Dandhy Laksono: Propaganda Pemerintah
Luhut mengakui, pemerintah tidak punya pilihan lain karena harga minyak dunia masih sangat tinggi, yakni menembus 100 dolar AS per barel. Hal itu membuat selisih harga jual Pertalite dan solar semakin jauh dari harga keekonomiannya dan membebani anggaran subsidi.
"Ini memang tidak ada pilihan, sekarang kita ini subsidi sudah Rp502 triliun, dan kalau subsidi ini bisa kita kurangi, kita alihkan kepada kegiatan-kegiatan lain, itu akan lebih bagus," ujarnya.
Luhut juga menambahkan pemerintah terus menggenjot program pengalihan penggunaan BBM fosil diantaranya menggenjot penggunaan kendaraan listrik dan mendorong implementasi B40.
"Itu akan mengurangi sangat signifikan penggunaan energi fosil. Dan itu akan mengurangi ketergantungan kita sehingga membuat Indonesia akan makin hebat ke depan. Jadi, jangan kita buat debat-debat di daerah masing-masing yang tidak perlu. Semua ini satu proses yang sudah harus kita lalui," kata Luhut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Termurah: Tahun Muda Banget, Harga Kisaran Rp90 Jutaan
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Sekaliber Avanza tapi Jauh Lebih Nyaman, Kabin Lega, lho!
- 5 Rekomendasi Skincare Hanasui Untuk Usia 50 Tahun ke Atas: Wajah Cerah, Cuma Modal Rp20 Ribuan
- Infinix Hot 60i Resmi Debut, HP Murah Sejutaan Ini Bawa Memori 256 GB
- 5 Pilihan HP Xiaomi Termurah Rp1 Jutaan: Duet RAM GB dan Memori 256 GB, Performa Oke
Pilihan
-
Info A1: Calvin Verdonk Batal Pindah ke FC Utrecht!
-
3 Rekomendasi Sepatu Lari Wanita Rp200 Ribuan, Performa Optimal Gaya Maksimal
-
AION UT Sudah Mulai Unjuk Gigi di Indonesia
-
5 Rekomendasi Sepatu Lari Brand Lokal Rp500 Ribuan, Handal untuk Jarak Jauh
-
Buat Prabowo Terdiam saat Berpidato di Groundbreaking Pabrik Baterai EV, Siapa Tomy Winata?
Terkini
-
Pembagian Harta Karun di Selat Makassar, Kabupaten Ini Minta Rp345 Miliar
-
Makin Praktis, Nasabah Bisa Cairkan Limit Kartu Kredit Lewat BRImo
-
Akan Ada Tersangka Kasus Jatuhnya Juliana di Rinjani? Ini Kata Polisi
-
Langgar Jam Malam di Kabupaten Sidrap, Pelajar Dimasukkan ke Pesantren
-
Apa Perbedaan QRIS Tap dan QRIS Berbasis Kode QR?