Ia mengaku akan menyurati Kementerian Perhubungan soal ini. Ia juga sudah berkonsultasi dengan DPRD untuk menyikapi pembangunan kereta api di Makassar.
Sebelumnya, Sudirman mengatakan usulan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto soal rel elevated sebenarnya bagus. Apalagi mempertimbangkan soal aspek banjir.
Hanya saja, hal itu perlu diuji. Apalagi, Balai Kereta Api juga mengantongi izin analisis dampak lingkungan atau Amdal dari proyek tersebut.
"Amdal hanya bisa diuji dengan amdal. Maksudnya teknis juga sama teknis, dong. Kalau anda ingin menguji sesuatu, tidak boleh dengan statement, tapi harus dengan scientific (ilmiah)," kata Sudirman, beberapa waktu lalu.
"Kalau saya sih, sebenarnya (usulan) pak Wali Kota itu baik. Tinggal komunikasi dengan Balai (BPKA) karena urusan teknis itu (di) Balai. Bukan ke kami," lanjutnya.
Sudirman menjelaskan persoalan teknis pekerjaan bukan tanggungjawab Pemprov. Pihaknya hanya menetapkan lokasi (Penlok).
Penlok tersebut sudah ditetapkan baru-baru ini. Nantinya, jalur kereta api dari Maros akan melewati dua desa di kabupaten Maros, dan empat kelurahan di Kota Makassar.
Menurut Sudirman, jika jalur rel di kabupaten Maros ada yang dibuat melayang, maka kota Makassar bisa melakukan lobby ke Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Agar dibangunkan yang serupa.
Ia menegaskan Pemprov tidak pernah mengurusi soal rel. Apakah harus dibuat melayang atau di atas tanah.
Baca Juga: Kelompok Diduga Pemain Bola Keroyok Ibu di Jeneponto yang Sedang Gendong Anak
Yang jelas, kereta api terbangun di Sulawesi Selatan. Karena merupakan proyek strategis nasional.
Ia tak ingin masalah rel membuat pengerjaan berhenti. Apalagi sudah ada anggaran yang dikucurkan pemerintah.
"Kalau Maros bisa elevated, Makassar harus lobby juga kalau mau. Karena bukan saya yang bantu itu Maros untuk elevated atau tidak, tapi mereka sendiri yang diskusi. Tinggal open discussion (diskusi). Silahkan kajian dengan kajian. Kalau maros bisa dikasih (elevated) kenapa Makassar tidak," ungkapnya.
Menutut Sudirman, masalah ini bisa diselesaikan dengan diskusi terbuka. Apalagi budaya Sulawesi Selatan adalah Sipakatau.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
-
Jelang Nataru, KAI Periksa Kesiapan Perlintasan Kereta di Yogyakarta
-
Prabowo Perintahkan Revitalisasi Stasiun Gambir, Monas dan Pengembangan Kereta Api di Bali
-
Apa Arti Kode CA, CB, dan CC di Tiket Kereta Ekonomi? Jangan Sampai Salah Pilih
-
Daftar Nama Kereta Api yang Tidak Jadi Diganti PT KAI Usai Tuai Protes
-
Bukan Sekadar Lahan Pertanian, Terasering Sawah Gowa Disulap Jadi Destinasi Wisata
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- 9 Tinted Sunscreen untuk Samarkan Noda dan Ratakan Warna Kulit
- 4 Shio Paling Beruntung 8 November 2026: Macan hingga Babi Panen Hoki dan Rezeki
- Tak Bela Gibran di Deklarasi Buruh, Said Iqbal: Masa Kami Bela yang Tak Diserang?
Pilihan
-
Panda Nababan, Politikus Senior PDI Perjuangan Meninggal Dunia di Rumahnya
-
Dua Eks Kapolri Diisukan Ditangkap, Polri Buka Fakta 4 Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
Terkini
-
Anak dan Cucu Pahlawan Nasional Bisa Dapat Tunjangan Rp50 Juta, Ini Syarat dan Caranya!
-
Gubernur Sulsel Siapkan Hadiah Rp1 Miliar untuk Tiga Juara Umum PORPROV 2026
-
BRI Bukukan Laba Rp48,2 Triliun di Triwulan III 2026, Pertegas Peran bagi Negeri
-
Eks Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Sah Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Bibit Nanas
-
Gubernur Sulsel Larang Vape, Racun dan Obat Bius Ini Diam-diam Masuk ke Paru-Paru