Ia mengaku akan menyurati Kementerian Perhubungan soal ini. Ia juga sudah berkonsultasi dengan DPRD untuk menyikapi pembangunan kereta api di Makassar.
Sebelumnya, Sudirman mengatakan usulan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto soal rel elevated sebenarnya bagus. Apalagi mempertimbangkan soal aspek banjir.
Hanya saja, hal itu perlu diuji. Apalagi, Balai Kereta Api juga mengantongi izin analisis dampak lingkungan atau Amdal dari proyek tersebut.
"Amdal hanya bisa diuji dengan amdal. Maksudnya teknis juga sama teknis, dong. Kalau anda ingin menguji sesuatu, tidak boleh dengan statement, tapi harus dengan scientific (ilmiah)," kata Sudirman, beberapa waktu lalu.
"Kalau saya sih, sebenarnya (usulan) pak Wali Kota itu baik. Tinggal komunikasi dengan Balai (BPKA) karena urusan teknis itu (di) Balai. Bukan ke kami," lanjutnya.
Sudirman menjelaskan persoalan teknis pekerjaan bukan tanggungjawab Pemprov. Pihaknya hanya menetapkan lokasi (Penlok).
Penlok tersebut sudah ditetapkan baru-baru ini. Nantinya, jalur kereta api dari Maros akan melewati dua desa di kabupaten Maros, dan empat kelurahan di Kota Makassar.
Menurut Sudirman, jika jalur rel di kabupaten Maros ada yang dibuat melayang, maka kota Makassar bisa melakukan lobby ke Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Agar dibangunkan yang serupa.
Ia menegaskan Pemprov tidak pernah mengurusi soal rel. Apakah harus dibuat melayang atau di atas tanah.
Baca Juga: Kelompok Diduga Pemain Bola Keroyok Ibu di Jeneponto yang Sedang Gendong Anak
Yang jelas, kereta api terbangun di Sulawesi Selatan. Karena merupakan proyek strategis nasional.
Ia tak ingin masalah rel membuat pengerjaan berhenti. Apalagi sudah ada anggaran yang dikucurkan pemerintah.
"Kalau Maros bisa elevated, Makassar harus lobby juga kalau mau. Karena bukan saya yang bantu itu Maros untuk elevated atau tidak, tapi mereka sendiri yang diskusi. Tinggal open discussion (diskusi). Silahkan kajian dengan kajian. Kalau maros bisa dikasih (elevated) kenapa Makassar tidak," ungkapnya.
Menutut Sudirman, masalah ini bisa diselesaikan dengan diskusi terbuka. Apalagi budaya Sulawesi Selatan adalah Sipakatau.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
-
Jumlah Ormas di Sulawesi Selatan Lebih Banyak dari Pulau Jawa
-
Demo Besar-besaran Buruh di DPR, Belasan Kereta Api Terpaksa Berhenti di Stasiun Jatinegara, Kenapa?
-
Kereta Api Bebas Rokok: Menjaga Kesehatan atau Mengurangi Kebebasan?
-
Dicecar Soal Duit, Bupati Pati Ungkap Sumber Dana 'Misterius' di Kasus Korupsi Kereta
-
Diperiksa KPK Selama 7 Jam, Bupati Pati Sudewo Bantah Terima Suap
Terpopuler
- Sahroni Blak-blakan Ngaku Ngumpet di DPR saat Demo 25 Agustus: Saya Gak Mungkin Menampakan Fisik!
- Sehat & Hemat Jadi lebih Mudah dengan Promo Spesial BRI di Signature Partners Groceries
- Dilakukan Kaesang dan Erina Gudono, Apa Makna Kurungan Ayam dalam Tedak Siten Anak?
- Senang Azizah Salsha Diceraikan, Wanita Ini Gercep Datangi Rumah Pratama Arhan
- Apa Isi Alkitab Roma 13? Unggahan Nafa Urbach Dibalas Telak oleh Netizen Kristen
Pilihan
-
Dikuasai TikTok, Menaker Sesalkan PHK Massal di Tokopedia
-
Thom Haye Gabung Persib Bandung, Pelatih Persija: Tak Ada yang Salah
-
Bahas Nasib Ivar Jenner, PSSI Sebut Pemain Arema FC
-
Link CCTV Jakarta Live: Gedung DPR/MPR, Patung Kuda, Benhil dan GBK
-
Danantara Tunjuk 'Ordal' Prabowo jadi Komisaris Utama PGN