La Nyalla Ingatkan Pemerintah: Perhatikan Nasib Nelayan Kecil

SuaraSulsel.id - Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi program penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Diperkenalkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebagai program berbasis ekonomi biru.

Meski demikian, La Nyalla berharap program tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan tradisional.

"Saya apresiasi program berbasis ekonomi biru, salah satunya penangkapan ikan terukur. Ini perlu untuk menanggulangi penangkapan ikan yang berlebihan dan untuk melestarikan populasi ikan. Tetapi jangan berfokus pada produksi tangkap ikan yang besar saja. Harus dipikirkan juga bagaimana nasib nelayan kecil," ujar La Nyalla, Selasa (5/7/2022).

Dalam program itu, sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan mencapai 5,6 juta ton di empat zona penangkapan ikan terukur untuk industri.

Baca Juga: Pergi Melaut Saat Gelombang Tinggi; Kakek Abdul Malik Ditemukan Meninggal, Cucunya Masih dalam Pencarian

Nilai produksinya ditaksir mencapai Rp180 triliun. Nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam sub sektor perikanan tangkap mencapai Rp18 triliun.

"Angka produksi yang besar harus berdampak signifikan pada peningkatan kehidupan nelayan," tegasnya.

Dijelaskannya juga oleh KKP bahwa sudah banyak investor yang berminat untuk berinvestasi di bidang perikanan tangkap di Indonesia.

Hal itu terungkap dalam konferensi internasional United Nation Oceans Conference (UNOC) 2022 di Lisbon, Portugal.
 
"Ini kesempatan baik, tetapi saya minta nelayan dan pelaku usaha perikanan dalam negeri mendapatkan prioritas. Mereka harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri," papar dia lagi.

Harapan La Nyalla, penangkapan ikan terukur akan memberikan dampak multiplier effect positif. Mulai dari tumbuhnya beragam usaha baru yang berimbas pada penyerapan tenaga kerja. Hingga meratanya pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah Indonesia dan tidak berpusat di Pulau Jawa.

Baca Juga: Hilang Saat Menjaring Ikan, Seorang Nelayan Ditemukan Tewas

Terpenting lagi, lanjutnya, para investor di sub sektor perikanan tangkap diwajibkan untuk mempekerjakan nelayan lokal atau memanfaatkan sumber daya manusia dari dalam negeri.