Penjabat Bupati Muna Barat Marah, Pegawai ULP Akan Dilaporkan ke Polisi

SuaraSulsel.id - Penjabat Bupati Muna Barat Bahri murka. Saat melakukan sidak di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP), Senin (27/6/2022).

Mengutip Telisik.id -- jaringan Suara.com, Bahri yang juga Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak menemukan server di Kantor ULP.

"Saya cek, tidak ada servernya," kata Bahri.

Bukan itu saja, pejabat ULP tidak ada satu pun yang berkantor. Yang ada hanya beberapa staf honorer. Mereka juga tidak tahu, di mana server itu.

Baca Juga: Pelaku Pembakaran di DPRD Muna Barat Unggah Status Minta Rp300 Juta, Polisi Pancing dengan Rp300 Ribu Datang ke Polsek

"Saya beri waktu paling lama 10 hari, servernya harus dikembalikan. Bila tidak ada, saya laporkan ke polisi," tegasnya.

Dengan tidak bisa diaksesnya server ULP, Bahri menduga ada permainan pada tender-tender proyek. Bisa jadi, pemenang tender sudah ditetapkan oleh Pokja ULP.

"Indikasi ada permainan yang terstruktur dam sistematis," curiganya.

Bahri mengatakan, server sudah harus di Kantor ULP. Sehingga lelang proyek bisa dilakukan secara terbuka. Siapa pun berhak mengikuti tender.

"Jangan lagi ada yang ditutup-tutupi. Lelang harus terbuka," terangnya.

Baca Juga: Polisi Tangkap Pelaku Pembakaran Kantor DPRD Muna Barat

Sementara itu, Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Muna Barat, Muhamad Fajar Fariki menerangkan, server ULP itu adalah aset daerah. Saat ini, Ia sudah mencari tahu keberadaan server itu.

"Kita sudah hubungi Kabag ULP, agar secepatnya server dikembalikan ke kantor," terangnya.