SuaraSulsel.id - Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga hal yang menjadi fokus Pemerintah Indonesia. Untuk mengubah ancaman krisis pangan akibat dampak jangka panjang pandemi COVID-19 dan keberlanjutan invasi militer Rusia ke Ukraina. Guna dimanfaatkan menjadi peluang.
"Pertama peningkatan produksi besar-besaran, baik itu dari petani, korporasi, dan BUMN, semua harus ditingkatkan. Jangan mengikuti rutinitas harian," kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 20 Juni 2022.
Presiden mengingatkan agar jangan sampai Indonesia terjebak dengan rutinitas harian. Sehingga justru strategi peningkatan produksi besar-besaran hilang tak terwujud.
Ia meminta agar peningkatan produksi besar-besaran tersebut dibarengi dengan pemilihan jenis karakteristik yang sesuai dengan daerahnya.
Baca Juga: Mendag Sebut Sudah Perbaiki Masalah Minyak Goreng: Sebulan Dua Bulan Beres Insya Allah
"Kemarin saya dengan Kepala KSP (Moeldoko) melihat sorgum di NTT misalnya. Itu ditanam jagung hidup, begitu ditanam sorgum hijau. Sangat hijau dan sangat kelihatan subur sekali. Ini kan ternyata di NTT yang banyak adalah sorgum," katanya.
Fokus kedua dalam arahan Presiden adalah segera memastikan siapa "offtaker" yang akan menampung hasil peningkatan produksi besar-besaran tersebut.
"Jadi petani produksi terus dan yang membeli juga ada. Jangan sampai petani produksi banyak, Perum BULOG enggak ambil, PT RNI enggak ambil," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi meminta agar mekanisme tersebut harus segera diputuskan dan ia telah menyampaikan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk menindaklanjuti perusahaan mana yang menampung hasil produksi komoditas apa, termasuk skema biayanya.
"Ketiga kalau sudah ngambil jangan sampai kayak Perum BULOG, ngambil dari petani banyak, stok enggak bisa jual. Sehingga kualitasnya jadi turun dan ada yang busuk dulu, rusak, jangan," kata Presiden Jokowi.
Baca Juga: Bukan Karena Mafia, Mendag Sebut Krisis Minyak Goreng Disebabkan Salah Antisipasi
Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta agar perencanaan dari peningkatan produksi komoditas pangan tersebut dilakukan secara rinci dari awal hingga akhir.
Berita Terkait
-
Gus Ipul Ungkap Konsep Sekolah Rakyat: Targetkan 2.500 Siswa Per Sekolah, Butuh Berapa Guru?
-
Menag: Potensi Dana Umat Rp300 Triliun! Bisa Berantas Kemiskinan?
-
Sri Mulyani Klaim Harga Pangan Sangat Stabil saat Ramadan dan Lebaran
-
Sri Mulyani Bicara Maraknya PHK di Sektor Manufaktur
-
Rupiah Jeblok Tembus Rp16.300, Sri Mulyani Ungkap Biang Keroknya
Terpopuler
- Ditahan Atas Dugaan Pemerasan, Beredar Rekaman Suara Reza Gladys Sebut Mail Syahputra Tolak Transferan
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- Jebloskan Nikita Mirzani ke Penjara Reza Gladys Sempat Disebut Cocok Gabung Gen Halilintar
- Eliano Reijnders Gabung Timnas Indonesia, PEC Zwolle Tulis Kalimat Menyentuh
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
Pilihan
-
Biasa Blak-blakan, Ahok Takut Bicara soal BBM Oplosan Pertamina: Ada yang Saya Enggak Bisa Ngomong
-
Catat Lur! Kedubes Kerajaan Arab Saudi dan Pemkot Solo Akan Gelar Buka Bersama Sepanjang 2,7 Kilometer
-
BYD M6 dan Denza D9 Jadi Mobil Listrik Terlaris di Indonesia pada Februari
-
Tiga Seksi Tol Akses IKN Ditargetkan Rampung 2027, Ini Rinciannya
-
7 Rekomendasi HP 5G Murah Mulai Rp 2 Jutaan Terbaru Maret 2025
Terkini
-
Uang Damai Rp10 Juta Kasus Pencabulan Anak: Keluarga Korban Tolak, Kanit PPA Polrestabes Makassar Terancam Sanksi
-
28 Tahun Mengabdi, Kini Gigit Jari: Kisah Pilu PPPK Makassar yang Pengangkatannya Ditunda Setahun
-
Kasat Narkoba Polres Bone Dicopot! Diduga Minta "Uang Damai" Rp80 Juta, Chat Viral Jadi Bukti
-
Agus Harimurti Yudhoyono Evaluasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kota Makassar
-
Geram! Kanit PPA Polrestabes Makassar Diduga Minta Korban Kekerasan Seksual Damai Dengan Uang Rp10 Juta