SuaraSulsel.id - Pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku, akan melakukan kajian terhadap perijinan gerai jaringan swalayan atau ritel modern Indomaret dan Alfamidi. Setelah menjadi sorotan karena dinilai terlalu banyak dan merugikan UMKM lokal.
"Langkah ini dilakukan untuk menjawab masukan dari anggota DPRD Kota Ambon. Ada masukan untuk mencabut ijin Gerai swalayan modern, tanggapan saya, tidak semudah itu mencabut ijin usaha, tapi akan kita kaji,” kata Penjabat Wali Kota, Bodewin Wattimena, di Ambon, Kamis 2 Juni 2022.
Ia mengatakan, jika perijinan tersebut sesuai prosedur dan mekanisme serta memenuhi persyaratan perundang–undangan, maka tidak ada alasan untuk mencabut ijin.
Tetapi sebaliknya jika hasil kajian, proses perijinan tidak sesuai ketentuan maka akan dipertimbangkan untuk dievaluasi.
Baca Juga: Mitra UMKM GoFood Kenalkan Oleh-Oleh Keripik Khas Padang di Paviliun Indonesia Swiss
Menurut dia, mestinya proses pengawasan terhadap ijin gerai jaringan swalayan modern tersebut, dilakukan sewaktu proses pembahasan perijinan di DPRD.
"Semestinya langkah- langkah antisipasi dan pengawasan DPRD sudah harus dilakukan sebelum ijin – ijin tersebut keluar," katanya.
Nantinya, hasil kajian tersebut akan dilaporkan kepada DPRD Kota Ambon.
Sebelumnya, anggota DPRD Kota Ambon Gunawan Mochtar, meminta penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena membatasi pembangunan gerai ritel modern, seperti AlfaMidi dan Indomaret.
"Saya minta agar penjabat Wali Kota Ambon untuk membatalkan kontrak-kontrak yang telah disepakati terkait dengan pembangunan gerai ritel modern,” katanya.
Baca Juga: Pengamat: Digitalisasi Jadi Harga Mati UMKM
Ia menyatakan, pembangunan gerai modern awalnya disetujui sebanyak 20 unit saja. Namun, saat ini pembangunannya sudah mencapai 200 unit.
“Saya minta itu menjadi program prioritas. Karena usaha-usaha mikro ini akan mati jika gerai modern terus menjamur di mana-mana,” tandas Gunawan.
Maraknya gerai swalayan modern seperti Alfamidi dan Indomaret di Ambon makin mendapat sorotan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus suap penerbitan izin ritel modern tersebut dengan tersangka mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. (Antara)
Berita Terkait
-
5 Rekomendasi Body Lotion di Indomaret, Mulai Rp12 Ribuan Efektif Bikin Kulit Cerah
-
Promo Paskah Indomaret, Banjir Diskon Jelang Libur Panjang!
-
Promo Pampers Indomaret Periode 17-30 April 2025, Harga Popok Bayi Mamy Poko Diskon Gede
-
Promo Es Krim Indomaret Beli 2 Gratis 1 Khusus April 2025
-
5 Rekomendasi Merek Parfum Cowok di Indomaret yang Bikin Makin Wangi saat Berkeringat
Terpopuler
- Sama-sama Bermesin 250 cc, XMAX Kalah Murah: Intip Pesona Motor Sporty Yamaha Terbaru
- Robby Abbas Pernah Jual Artis Terkenal Senilai Rp400 Juta, Inisial TB dan Tinggal di Bali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- Profil Ditho Sitompul Anak Hotma Sitompul: Pendidikan, Karier, dan Keluarga
- 7 Rekomendasi Sabun Pemutih Wajah, Harga Terjangkau Kulit Berkilau
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V50 Lite 4G vs vivo V50 Lite 5G, Serupa Tapi Tak Sama!
-
PT LIB Wajib Tahu! Tangan Dingin Eks Barcelona Bangkitkan Liga Kamboja
-
Pembayaran Listrik Rumah dan Kantor Melonjak? Ini Daftar Tarif Listrik Terbaru Tahun 2025
-
AS Soroti Mangga Dua Jadi Lokasi Sarang Barang Bajakan, Mendag: Nanti Kita Cek!
-
Kronologi Anggota Ormas Intimidasi dan Lakukan Pemerasan Pabrik di Langkat
Terkini
-
Wakil Presiden yang Tegur Menteri Pertanian Amran Sulaiman: Jusuf Kalla atau Ma'ruf Amin
-
Wagub Sulsel Kagum! PT Vale Buktikan Tambang Bisa Jadi Penjaga Bumi
-
BRI Dukung Batik Tulis Lokal Lamongan Menjangkau Pasar Global
-
Puskesmas Toraja Utara Diduga Tolak Jemput Pasien Kritis, Ini Kata Dinas Kesehatan
-
BRImo Versi Billingual Resmi Rilis, Simak Fitur Barunya Di Sini