SuaraSulsel.id - Pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku, akan melakukan kajian terhadap perijinan gerai jaringan swalayan atau ritel modern Indomaret dan Alfamidi. Setelah menjadi sorotan karena dinilai terlalu banyak dan merugikan UMKM lokal.
"Langkah ini dilakukan untuk menjawab masukan dari anggota DPRD Kota Ambon. Ada masukan untuk mencabut ijin Gerai swalayan modern, tanggapan saya, tidak semudah itu mencabut ijin usaha, tapi akan kita kaji,” kata Penjabat Wali Kota, Bodewin Wattimena, di Ambon, Kamis 2 Juni 2022.
Ia mengatakan, jika perijinan tersebut sesuai prosedur dan mekanisme serta memenuhi persyaratan perundang–undangan, maka tidak ada alasan untuk mencabut ijin.
Tetapi sebaliknya jika hasil kajian, proses perijinan tidak sesuai ketentuan maka akan dipertimbangkan untuk dievaluasi.
Baca Juga: Mitra UMKM GoFood Kenalkan Oleh-Oleh Keripik Khas Padang di Paviliun Indonesia Swiss
Menurut dia, mestinya proses pengawasan terhadap ijin gerai jaringan swalayan modern tersebut, dilakukan sewaktu proses pembahasan perijinan di DPRD.
"Semestinya langkah- langkah antisipasi dan pengawasan DPRD sudah harus dilakukan sebelum ijin – ijin tersebut keluar," katanya.
Nantinya, hasil kajian tersebut akan dilaporkan kepada DPRD Kota Ambon.
Sebelumnya, anggota DPRD Kota Ambon Gunawan Mochtar, meminta penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena membatasi pembangunan gerai ritel modern, seperti AlfaMidi dan Indomaret.
"Saya minta agar penjabat Wali Kota Ambon untuk membatalkan kontrak-kontrak yang telah disepakati terkait dengan pembangunan gerai ritel modern,” katanya.
Baca Juga: Pengamat: Digitalisasi Jadi Harga Mati UMKM
Ia menyatakan, pembangunan gerai modern awalnya disetujui sebanyak 20 unit saja. Namun, saat ini pembangunannya sudah mencapai 200 unit.
“Saya minta itu menjadi program prioritas. Karena usaha-usaha mikro ini akan mati jika gerai modern terus menjamur di mana-mana,” tandas Gunawan.
Maraknya gerai swalayan modern seperti Alfamidi dan Indomaret di Ambon makin mendapat sorotan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus suap penerbitan izin ritel modern tersebut dengan tersangka mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Penyerang Keturunan Rp 15,6 Miliar untuk Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 6 Mobil Bekas untuk Keluarga di Bawah Rp50 Juta: Kabin Luas, Cocok untuk Perjalanan Jauh
- Pemain Keturunan Medan Rp 3,4 Miliar Mirip Elkan Baggott Tiba H-4 Timnas Indonesia vs Jepang
- Keanehan Naturalisasi Facundo Garces ke Malaysia, Keturunan Malaysia dari Mana?
- 5 Rekomendasi Mobil SUV Bekas Bermesin Gahar tapi Murah: Harga Rp60 Jutaan Beda Tipis dengan XMAX
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP Murah dari Merek Underrated: RAM hingga 12 GB, Harga Mulai Rp 1 Jutaan
-
9 Mobil Bekas Tahun Muda di Bawah Rp100 Juta: Nyaman, Siap Angkut Banyak Keluarga
-
5 Mobil Bekas buat Touring: Nyaman Dalam Kabin Lapang, Tangguh Bawa Banyak Orang
-
6 Skincare Aman untuk Anak Sekolahan, Harga Mulai Rp2 Ribuan Bikin Cantik Menawan
-
5 Rekomendasi Mobil Kabin Luas Muat 10 Orang, Cocok buat Liburan Keluarga Besar
Terkini
-
27 Rumah di Luwu Utara Terendam Banjir dan Longsor, BPBD Minta Warga Waspada
-
Polres Gowa Tangkap Pelaku Judi Sabung Ayam Saat Idul Adha 1446 H
-
9 Orang Ditangkap Karena Melanggar Aturan Haji
-
Murid Dipukul Kepala Sekolah? DPRD Gorut Ngamuk, Janji Usut Tuntas!
-
Harga Emas Anjlok! Update Terbaru Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian