10 Ketua DPC Ancam Ingin Tinggalkan Demokrat, Ni'matullah Erbe: Tidak Masalah, Bagian Dinamika Politik

SuaraSulsel.id - Puluhan Ketua DPC Demokrat di Sulawesi Selatan mengaku ramai-ramai ingin hijrah. Mereka enggan dipimpin oleh Ketua DPD yang baru dilantik, Ni'matullah Erbe.

Rencana hengkang dari Partai Demokrat Sulsel diungkapkan Ketua DPC Demokrat Maros, Amirullah Nur Saenong.

Sejauh ini sudah ada 10 ketua DPC yang memberi sinyal untuk pindah partai.

"Tentu saja kita ingin mencari partai yang menghargai dan mempertimbangkan visi misi kita. Kita ingin sejalan," ujar Amirullah, Kamis, 2 Juni 2022.

Baca Juga: Demokrat Pertanyakan Efektivitas Kampanye 90 Hari: Memangnya Cukup?

Rencana pindah partai dilakukan setelah Ilham Arief Sirajuddin dikukuhkan jadi anggota Partai Golkar.

Menurut Amirullah, mereka setia mendukung mantan Wali Kota Makassar itu.

Amirullah mengatakan mereka akan pindah setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Ketua DPC. Setelah musyawarah cabang, mereka juga menyatakan diri mundur dari kader partai.

"Jadi 10 DPC sedang mempertimbangkan untuk cari partai politik baru. Saatnya mencari rumah baru," jelasnya.

Kata Amirullah, dia dan 15 orang lainnya sejak awal menolak laporan pertanggungjawaban Ni'matullah pada musyawarah daerah lalu. Penolakan dilakukan karena mereka enggan dipimpin oleh Ni'matullah.

Baca Juga: Santai Tanggapi Ilham Arief Sirajuddin Pindah ke Golkar, Demokrat: Itu Hak Seseorang

Apalagi dalam musyawarah daerah lalu jelas bahwa hanya ada 9 orang dari 25 suara yang menginginkan Ni'matullah. Selebihnya dukungan ke IAS.

Namun, ketua umum Agus Harimurti lebih memilih Ni'matullah dibanding IAS. Padahal, jika mayoritas suara voting menolak, maka forum musda harus menegaskan LPJ ditolak. Begitupun sebaliknya.

Masalah ini kata Amirullah sebenarnya berawal dari Herman Khaeron. Ia menduga Kepala Badan POKK DPP itu tidak melaporkan hasil Musda secara utuh.

Yakni penolakan Laporan Pertanggungjawaban pengurus DPD Demokrat Sulsel periode 2016-2021.

Menurutnya, di dalam aturan pelaksanaan Musda, Pertanggungjawaban hanya mengenal istilah diterima atau ditolak.

Jika mayoritas suara voting menolak, maka forum musda harus menegaskan LPJ ditolak. Begitupun sebaliknya.