Koalisi Stop Perkawinan Anak Sulsel Bentuk Tim Kerja untuk Kasus Pernikahan Anak di Kabupaten Wajo

SuaraSulsel.id - Koalisi Cegah Perkawinan Anak Sulsel menyikapi serius. Peristiwa perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Wajo dan viral di media sosial.

Peristiwa perkawinan anak di Kabupaten Wajo menjadi viral setelah video pernikahan pasangan MF (15 tahun) dan NS (16 tahun) diposting tamu undangan di media sosial dan dikomentari ratusan netizen.

Perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Minggu 22 Mei 2022 mendapat perhatian serius sejumlah NGO. Tergabung dalam Koalisi Stop Perkawinan Anak.

Koalisi Stop Perkawinan Anak melakukan pertemuan rutin dan menyebut peristiwa tersebut merupakan kasus luar biasa.

“Sebenarnya ini tamparan buat kita semua. Karena peristiwanya sudah terjadi, yang bisa kita lakukan untuk kasus Wajo ini adalah memastikan anak-anak ini baik pihak laki-laki maupun perempuan tetap dalam pantauan koalisi dan memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi kepada keduanya termasuk keluarganya,” ujar Warida Syafie, salah satu anggota Koalisi Stop Perkawinan Anak.

Sejumlah langkah strategis telah disusun Koalisi Stop Perkawinan Anak. Termasuk salah satunya meminta media tidak mengeksploitasi anak-anak yang menjadi korban perkawinan anak ini.

“Saya kira media paham soal kode etik jurnalistik dan bagaimana pemberitaan yang ramah anak,” tambah Andi Yudha Yunus, juga anggota Koalisi Stop Perkawinan Anak yang ikut memfasilitasi jalannya diskusi soal kasus ini.

Warida menyebutkan, saat ini tim kerja mulai bergerak dan melakukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder. Termasuk penjangkauan terhadap anak-anak dan keluarganya di Wajo.

Husaima berharap tidak ada lagi kasus perkawinan anak yang terjadi di Sulsel dan masyarakat bisa terlibat aktif melakukan pencegahan mulai dari tingkat dusun, desa, sampai kabupaten dan provinsi.

Baca Juga: Sudah Dilarang KUA dan Dinas Dukcapil, Pernikahan Anak di Kabupaten Wajo Tetap Digelar

Koalisi Stop Kawin Anak akan melakukan audiens ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Forum Komunikasi (FORKOM) PPA.

Selain itu juga akan melakukan kunjungan ke pemerintah daerah Kabupaten Wajo terkait dengan langkah kongkrit untuk perlindungan bagi anak.