Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Minggu, 29 Mei 2022 | 12:28 WIB
Laboratorium Riset Kebijakan dan Manajemen Publik, Departemen Ilmu Administrasi FISIP Unhas menggelar webinar mengangkat tema “Makassar Metaverse (MakaVerse): Peningkatan atau Pembiasan Pelayanan Publik, Sabtu 28 Mei 2022 [SuaraSulsel.id/Istimewa]

“Saya menyambut baik segala bentuk gerakan positif yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya Program Metaverse yang dilakukan oleh Kota Makassar ini,” terangnya.

Kepala Implementasi unit Digital pada Jabar Digital Service (JDS) pada era Ridwan Kamil ini memaparkan, setidaknya ada tujuh aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Dimulai dari Infrastructure, Human Interface, Decentralisasi, Spatial Computing, Creator Economy, Discovery, dan Experience.

Dalam aspek pengaplikasian Digital Government, Biondi memberikan perhatian khusus pada aspek operasional capacity. Perencanaan yang telah dilakukan oleh merintah Kota Makassar telah mendesain dengan baik persiapan metaverse. Namun pemerintah harus mempersiapkan orang-orang bisa menjamin apa yang telah direncanakan berjalan dengan tepat. Seperti persiapan software dan pengaplikasinya.

Baca Juga: Pemanfaatan Metaverse di Indonesia Adalah Keniscayaan

Selain itu, Biondi juga memberikan penekanan bahwa metaverse sebaiknya tidak berdiri sendiri.

“Pelayanan publik berbasis digital service harusnya berkaitan dengan program di level pemerintah lainnya, baik antar dinas di Kota Makassar maupun level pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Hal ini perlu dipastikan untuk menghindari over lapping,” tambahnya.

Ia berharap perkembangan ide ini tidak dipengaruhi oleh perubahan pemimpin.

“Harus terus dilanjutkan, tidak dapat dipungkiri bahwa pergantian pemimpin menjadi tantangan dalam sektor publik. Karena setiap pemimpin cenderung membawah visi pribadinya sendiri. Sehingga perlu dipastikan MakaVerse ini harus terus dilanjutkan dan tingkat keberlanjutannya terus dijaga,” tutur Biondi.

Andi Rahmat Hidayat mengatakan prinsip ideal Digital Government merupakan perbaikan dalam aspek tata kelola pemerintah dan pelayanan publik.

Baca Juga: Soal Metaverse, Kominfo: Indonesia Tak Ketinggalan

"Dalam pencarian saya di media nasional, saya belum mendapatkan apa alasan dan masalah apa yang akan dijawab oleh program MakaVerse ini oleh Wali Kota Makassar,” terang Dosen Administrasi Publik Unhas ini.

Load More