Departemen Ilmu Administrasi FISIP Unhas Bedah Kesiapan Makassar Metaverse

SuaraSulsel.id - Laboratorium Riset Kebijakan dan Manajemen Publik, Departemen Ilmu Administrasi FISIP Unhas menggelar webinar mengangkat tema “Makassar Metaverse (MakaVerse): Peningkatan atau Pembiasan Pelayanan Publik?

Webinar ini menghadirkan narasumber Mahyuddin, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Biondi Sanda Sima selaku Digital Government Consultant di World Bank, Indonesia. Serta Andi Rahmat Hidayat, Dosen Administrasi Publik Universitas Hasanuddin.

Kegiatan dihadiri 98 orang yang terdiri dari dosen, pegawai pemerintah daerah, pakar E-Gov, dan digitalisasi sektor publik, mahasiswa sarjana, dan pascasarjana administrasi publik.

Mahyuddin, menjelaskan konsep Makassar Metaverse ini akan berfokus pada 4 layanan besar. Yaitu layanan pemerintahan, kesehatan, informasi wisata, dan pendidikan.

Baca Juga: Pemanfaatan Metaverse di Indonesia Adalah Keniscayaan

Pada aspek pelayanan publik atau Government Public Service, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar ini mengatakan, warga kota dapat mengakses layanan publik pemerintah di dunia metaverse.

Dari mendaftar ke sistem pengaduan, metaverse menawarkan cara baru dan segar untuk menyediakan publik pelayanan kepada warga.

Layanan informasi wisata yang menjadi salah satu daya tarik Kota Makassar juga tidak luput dari pembahasan.

“Nantinya, dengan MakaVerse ini seluruh dunia akan melihat kondisi Pantai Losari, Masjid Kubah 99, Karebosi, sampai dengan Fort Rotterdam.

Lebih dari itu, dengan program ini, Kota Makassar bisa dengan mudah memperkenalkan sejarah kota. Baik perkembangannya, maupun sejarah perjuangan Kota Makassar pada masa kolonial.

Baca Juga: Soal Metaverse, Kominfo: Indonesia Tak Ketinggalan

Kemudian dilanjutkan oleh Biondi Sanda Sima yang menjelaskan bahwa program pemerintah yang bersifat terbarukan harusnya diapresiasi.

“Saya menyambut baik segala bentuk gerakan positif yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya Program Metaverse yang dilakukan oleh Kota Makassar ini,” terangnya.

Kepala Implementasi unit Digital pada Jabar Digital Service (JDS) pada era Ridwan Kamil ini memaparkan, setidaknya ada tujuh aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Dimulai dari Infrastructure, Human Interface, Decentralisasi, Spatial Computing, Creator Economy, Discovery, dan Experience.

Dalam aspek pengaplikasian Digital Government, Biondi memberikan perhatian khusus pada aspek operasional capacity. Perencanaan yang telah dilakukan oleh merintah Kota Makassar telah mendesain dengan baik persiapan metaverse. Namun pemerintah harus mempersiapkan orang-orang bisa menjamin apa yang telah direncanakan berjalan dengan tepat. Seperti persiapan software dan pengaplikasinya.

Selain itu, Biondi juga memberikan penekanan bahwa metaverse sebaiknya tidak berdiri sendiri.

“Pelayanan publik berbasis digital service harusnya berkaitan dengan program di level pemerintah lainnya, baik antar dinas di Kota Makassar maupun level pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Hal ini perlu dipastikan untuk menghindari over lapping,” tambahnya.

Ia berharap perkembangan ide ini tidak dipengaruhi oleh perubahan pemimpin.

“Harus terus dilanjutkan, tidak dapat dipungkiri bahwa pergantian pemimpin menjadi tantangan dalam sektor publik. Karena setiap pemimpin cenderung membawah visi pribadinya sendiri. Sehingga perlu dipastikan MakaVerse ini harus terus dilanjutkan dan tingkat keberlanjutannya terus dijaga,” tutur Biondi.

Andi Rahmat Hidayat mengatakan prinsip ideal Digital Government merupakan perbaikan dalam aspek tata kelola pemerintah dan pelayanan publik.

"Dalam pencarian saya di media nasional, saya belum mendapatkan apa alasan dan masalah apa yang akan dijawab oleh program MakaVerse ini oleh Wali Kota Makassar,” terang Dosen Administrasi Publik Unhas ini.

Dosen yang sedang mengambil Program Public Administration di Universitas Wegeningen Belanda ini mengatakan, kehadiran program MakaVerse jangan hanya karena slogan yang pertama di Sulawesi Selatan atau pertama di Indonesia.

Tetapi apakah program digitalisasi ini mampu menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapi oleh masyarakat. Isu terkait pelayanan publik pada MakaVerse masih kurang jelas pembahasannya, banyak diangkat hanya terkait isu ekonomi.

“Tingkat penggunaan digital dalam hal ini media sosial di Kota Makassar cukup tinggi. Hal ini menjadi modal positif jika pemerintah berniat untuk melakukan pengelolaan Digital Government,” tutupnya.