Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Minggu, 29 Mei 2022 | 12:28 WIB
Laboratorium Riset Kebijakan dan Manajemen Publik, Departemen Ilmu Administrasi FISIP Unhas menggelar webinar mengangkat tema “Makassar Metaverse (MakaVerse): Peningkatan atau Pembiasan Pelayanan Publik, Sabtu 28 Mei 2022 [SuaraSulsel.id/Istimewa]

SuaraSulsel.id - Laboratorium Riset Kebijakan dan Manajemen Publik, Departemen Ilmu Administrasi FISIP Unhas menggelar webinar mengangkat tema “Makassar Metaverse (MakaVerse): Peningkatan atau Pembiasan Pelayanan Publik?

Webinar ini menghadirkan narasumber Mahyuddin, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Biondi Sanda Sima selaku Digital Government Consultant di World Bank, Indonesia. Serta Andi Rahmat Hidayat, Dosen Administrasi Publik Universitas Hasanuddin.

Kegiatan dihadiri 98 orang yang terdiri dari dosen, pegawai pemerintah daerah, pakar E-Gov, dan digitalisasi sektor publik, mahasiswa sarjana, dan pascasarjana administrasi publik.

Mahyuddin, menjelaskan konsep Makassar Metaverse ini akan berfokus pada 4 layanan besar. Yaitu layanan pemerintahan, kesehatan, informasi wisata, dan pendidikan.

Baca Juga: Pemanfaatan Metaverse di Indonesia Adalah Keniscayaan

Pada aspek pelayanan publik atau Government Public Service, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar ini mengatakan, warga kota dapat mengakses layanan publik pemerintah di dunia metaverse.

Dari mendaftar ke sistem pengaduan, metaverse menawarkan cara baru dan segar untuk menyediakan publik pelayanan kepada warga.

Layanan informasi wisata yang menjadi salah satu daya tarik Kota Makassar juga tidak luput dari pembahasan.

“Nantinya, dengan MakaVerse ini seluruh dunia akan melihat kondisi Pantai Losari, Masjid Kubah 99, Karebosi, sampai dengan Fort Rotterdam.

Lebih dari itu, dengan program ini, Kota Makassar bisa dengan mudah memperkenalkan sejarah kota. Baik perkembangannya, maupun sejarah perjuangan Kota Makassar pada masa kolonial.

Baca Juga: Soal Metaverse, Kominfo: Indonesia Tak Ketinggalan

Kemudian dilanjutkan oleh Biondi Sanda Sima yang menjelaskan bahwa program pemerintah yang bersifat terbarukan harusnya diapresiasi.

Load More