Menteri Keuangan Perkirakan Penambahan Penerimaan Negara Rp420,1 Triliun, BI: Utang Luar Negeri Lebih 6 Ribu Triliun

SuaraSulsel.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan terdapat penambahan penerimaan negara sebesar Rp420,1 triliun. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022.

Dengan demikian, outlook pendapatan negara tahun ini akan mencapai Rp2.266,2 triliun atau meningkat dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni Rp1.846,1 triliun.

"Indonesia menghadapi masalah tetapi tetap relatif lebih baik. Karena kalau negara lain menghadapi krisis dan tidak punya uang dengan kebutuhan banyak, kita paling tidak punya tambahan Rp420,1 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis 19 Mei 2022.

Secara perinci, tambahan pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan Rp274 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp146,1 triliun.

Baca Juga: Mengenal Apa itu Poliandri dan Hukumnya di Indonesia

Maka dari itu, ia menyebutkan tambahan pendapatan negara tersebut akan dialokasikan dengan tujuan utama melindungi rakyat, melindungi ekonomi, dan melindungi APBN.

Dengan begitu, dana sebesar Rp420,1 triliun akan dibagi untuk mengurangi defisit, menambah subsidi, menambah anggaran perlindungan sosial, hingga meningkatkan anggaran pendidikan.

Untuk penurunan defisit APBN, dialokasikan dana sebesar Rp27,8 triliun. Sedangkan alokasi peningkatan penerimaan negara yang akan masuk kepada belanja negara adalah sebesar Rp392,3 triliun.

Melalui tambahan tersebut, Sri Mulyani menuturkan outlook belanja negara tahun 2022 pun akan meningkat menjadi Rp3.106,4 triliun dari target sebelumnya Rp2.714,2 triliun.

Outlook kenaikan belanja negara tahun ini terjadi pada pos belanja pemerintah pusat sebesar Rp357,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp35,2 triliun.

Baca Juga: Asnawi Mangkualam Absen Bela Timnas Indonesia U-23 Lawan Thailand, Alexandre Polking Senang

Peningkatan belanja pemerintah pusat antara lain karena adanya tambahan untuk belanja kementerian/lembaga sebesar Rp3 triliun, subsidi energi Rp74,9 triliun, kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik Rp275 triliun, penyesuaian anggaran pendidikan Rp23,9 triliun, dan penebalan perlindungan sosial Rp18,6 triliun.

Utang Luar Negeri Indonesia

Bank Indonesia (BI) mencatatkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I-2022 turun 4,2 miliar dolar AS yaitu dari 415,7 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya menjadi 411,5 miliar dolar AS. Jika dihitung ke kurs rupiah saat ini sekitar lebih 6 ribu triliun.

“Perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik yaitu pemerintah dan bank sentral serta sektor swasta,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Kamis 19 Mei 2022.

Secara tahunan, posisi ULN triwulan I ini mengalami kontraksi sebesar 1,1 persen (yoy) atau lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,3 persen (yoy).

Sementara posisi ULN pemerintah pada triwulan I-2022 sebesar 196,2 miliar dolar AS yang juga turun dari posisi triwulan sebelumnya sebesar 200,2 miliar dolar AS.

Secara tahunan, pertumbuhan ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 3,4 persen (yoy) atau lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,0 persen (yoy).

Penurunan terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) jatuh tempo baik SBN domestik maupun SBN Valas serta adanya pelunasan neto atas pinjaman yang jatuh tempo selama Januari-Maret 2022 yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral.

Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi turut berpengaruh pada perpindahan investasi pada SBN domestik ke instrumen lain sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik.

Penarikan ULN pada triwulan I-2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah termasuk upaya penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga Maret 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu 24,6 persen dan sektor jasa pendidikan 16,5 persen.

Kemudian juga sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 15,1 persen, sektor konstruksi 14,2 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 11,7 persen.

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Untuk posisi ULN swasta triwulan I-2022 tercatat 206,4 miliar dolar AS atau turun dari 206,5 miliar dolar AS pada triwulan IV-2021 dan terkontraksi 1,8 persen (yoy) yang lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 0,6 persen (yoy).

Hal tersebut disebabkan oleh pembayaran pinjaman luar negeri dan surat utang yang jatuh tempo selama triwulan I-2022 sehingga ULN lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan terkontraksi masing-masing 5,1 persen (yoy) dan 1 persen (yoy).

ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi serta sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin sekaligus sektor industri pengolahan maupun sektor pertambangan dan penggalian dengan pangsa 76,6 persen.

ULN itu tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0 persen terhadap total ULN swasta.

BI memastikan ULN Indonesia triwulan I-2022 tetap terkendali yakni tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 33,7 persen atau turun dibandingkan rasio triwulan sebelumnya sebesar 35,0 persen.

Selain itu, struktur ULN Indonesia juga tetap sehat karena didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 87,9 persen dari total ULN.