Deklarasi Kendari Harmonis Ditandatangani Perwakilan Etnis dan Paguyuban di Sulawesi Tenggara

SuaraSulsel.id - Suasana puasa Ramadhan menjadi momentum bagi organisasi kemasyarakatan dan paguyuban etnis. Untuk bersama-sama menandatangani deklarasi Kendari Harmonis.

Hajatan yang direspon positif berbagai kalangan tersebut difasilitasi oleh Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (Forkomla) Nusantara Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa malam.

Forkomla Nusantara menggelar silaturahmi dengan mengusung tema "Merajut Kebhinekaan Antaretnis Menuju Kota Kendari Harmonis untuk Indonesia Satu".

Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengapresiasi deklarasi Kendari Harmonis yang diprakarsai Forkomla Nusantara Kota Kendari sebagai wahana komunikasi paguyuban, sehingga saling memahami dan mengenal satu sama lain.

Baca Juga: Masjid dan Gereja Bersanding di Kendari

"Membangun Kota Kendari membutuhkan partisipasi semua elemen. Silaturahmi antar etnis dan paguyuban semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Kendari yang beragam suku, agama dan budaya," kata Walikota.

Keberagaman masyarakat Kota Kendari adalah potensi untuk memajukan perekonomian daerah jika dikelola bersama-sama dengan toleransi yang tinggi.

Deklarasi Kendari Harmonis menghadirkan unsur Pemerintah Kota Kendari, TNI, Polri, Ketua Lembaga Adat dan Paguyuban, serta Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai Kampus di Kota Kendari.

Sementara itu, Ketua Forkomla Nusantara Kota Kendari Alamsyah Lotunani mengatakan Kendari Harmonis menggambarkan persatuan, saling menghormati dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan masyarakat yang heterogen.

"Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini yang juga diinisiasi dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kementerian Sosial yang memang tugasnya mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat," ujar Alamsyah.

Baca Juga: Finalis Miss Indonesia Bagikan Momen Mengurus Anak di TIktok, Tak Malu Kini Harus Menjadi Ibu Rumah Tangga

Alamsyah yang juga mantan Sekda Kota Kendari menambahkan konflik sosial yang dikategorikan sebagai bencana harus diantisipasi sejak dini.

"Selama ini kita melihat perkembangan yang ada di masyarakat kerap terjadi gesekan tetapi itu masih bisa kita kendalikan tentu ini semua demi kebaikan bersama,"tutur Alamsyah.

Data Forkomla menyebutkan 38 lembaga adat dan paguyuban sudah terdaftar di Kota Kendari, bahkan seiring waktu berjalan diperkirakan 50-an paguyuban dan lembaga adat. (Antara)