Pembangunan Jalur Kereta Api dan 7 Proyek Usulan Pemprov Sulsel Diterima Pemerintah Pusat

SuaraSulsel.id - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 di Hotel Claro Makassar, Rabu, 30 Maret 2022.

Musrembang ini diharapkan sebagai wadah menyepakati permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan di tahun 2023.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setya Budi menyampaikan apresiasinya, bahwa tema Musrembang RKPD 2023 Sulsel "Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter” sejalan dengan tema RKP Tahun 2023 Nasional “Peningkatan Produktivitas untukTransformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

"Ini sangat penting, karena menujukkan pembangunan daerah harus terintegrasi dan terkonektivitas dengan pembangunan nasional," kata Teguh.

Baca Juga: Kemendagri Apresiasi Capaian Pembangunan Makro Sulsel, Jumlah Warga Miskin Mulai Menurun

Adapun dukungan Prioritas Urusan Nasional Tahun 2023 untuk 465 sub kegiatan dukungan kinerja Rp1.771.727.226.344.
3 urusan dengan pagu terbesar 20,8 persen untuk urusan sosial, 19 untuk pekerjaan umum dan penataan ruang dan 18,8 persen untuk urusan pendidikan.

Sedangkan, Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2023 Sulsel: Pertumbuhan Ekonomi: 4,71-6,18 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka: 6,28 persen; Indeks Pembangunan Manusia: 73,05; Rasio Gini: 0,381; dan Tingkat Kemiskinan: 8,26 persen.

"Untuk itu kami minta pemerintah daerah, kita harapkan lebih serius dan besar pada pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar," sebutnya.

Adapun proyek yang diakomodir di tahun 2023 sebanyak 8 usulan proyek diterima dan 10 sedang dibahas lebih lanjut, Pembangunan Jalur KA Makassar - Parepare, Pembangunan dan Jaringan Listrik Gratis Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu (Kwh Gratis) di Sulsel.

Pembangunan Bandara Buntu Kunik (Kabupaten Tana Toraja), Pengembangan/pembangunan bandar Udara Arung Palakka Bone, Pembangunan Bendungan Jenelata (Kabupaten Gowa), Pembangunan Embung untuk Mendukung Kawasan Pariwisata (Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Tana Toraja), Pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin, Pengembangan Pelabuhan (Kabupaten Barru).

Baca Juga: Rp60 Miliar APBD Provinsi Sulsel untuk Kabupaten Wajo, Fokus Perbaikan Infrastruktur

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengharapkan agar 10 program lainnya yang dalam pembahasan mendapat dukungan dari DPR/DPRD.

"Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih. Dari Pemerintah Pusat, Bapak Presiden Joko Widodo melalui Kementerian. Tadi disampaikan di 2023 delapan program usulan delapan diakomodir dan 10 dalam pembahasan lebih lanjut. Mudah-mudahan anggota DPR bisa membantu kita dan DPD nantinya," jelasnya.

Termasuk Proyek Kereta Api Makassar-Parepare perencanaan bulan Oktober 2022 bisa dioperasikan. Bersama PT Kereta Api Indonesia melakukan konsorsium pengoperasian dan pengadaan gerbong kereta api bersama Perseroda Sulsel.

Ia menegaskan, pentingnya musyawarah dan koordinasi serta sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota agar program dapat berjalan.

"Musrembang Provinsi ini dijadikan tempat menyampaikan pokok pikiran kepada provinsi yang saat ini dalam tingkat RKPD untuk 2023. Momentum inilah untuk melakukan pengimputan. Masukan kepala daerah dan daerah perlu untuk menyatukan program," ujarnya.

Sedangkan, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika menyampaikan pokok pikiran DPRD sebagai amanah yang dibawa anggota dewan dari daerah pemilihan masing-masing sebagai bukti komitmen melibatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan.

"Usulan pokok-pokok pikiran DPRD Sulsel Tahun Anggaran 2023 untuk pimpinan dan anggota DPRD Sulsel, sebanyak 5.734 usulan dari 85 anggota dan telah tervalidasi untuk diteruskan ke Musrembang sebanyak 5.398 usulan dan tidak tervalidasi 336 usulan," sebutnya.

Pokok-pokok pikiran dewan hasil penjaringan aspirasi yang disepakati dalam rapat Paripurna DPRD 8 Maret 2022 lalu.