Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Selasa, 29 Maret 2022 | 07:30 WIB
Kebakaran terlihat di area perumahan di Mariupol di tengah invasi Rusia ke Ukraina, 3 Maret 2022, dalam gambar ini diperoleh dari media sosial. (Twitter @AyBurlachenko via Reuters/as)

SuaraSulsel.id - Wali Kota Mariupol mengatakan semua warga sipil harus dievakuasi. Dari kota Ukraina yang terkepung untuk memungkinkan mereka mengelak dari bencana kemanusiaan.

Wali Kota Vadym Boichenko mengatakan 160.000 warga sipil masih terjebak di kota pelabuhan selatan di Laut Azov tanpa pemanas dan listrik. Setelah berminggu-minggu pemboman Rusia.

Dia mengatakan 26 bus sedang menunggu untuk mengevakuasi warga sipil dari Mariupol, yang berpenduduk sekitar 400.000 orang. Tetapi pasukan Rusia tidak setuju untuk memberi mereka jalur yang aman.

"Situasi di kota tetap sulit. Orang-orang berada dalam ancaman bencana kemanusiaan," kata Boichenko di televisi nasional.

Baca Juga: Bertemu Wakil Menlu Ukraina, Menlu Retno Ungkap Rencana Indonesia Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Perang

"Kita harus mengevakuasi Mariupol sepenuhnya." Dia menambahkan: "Federasi Rusia sedang mempermainkan kami. Kami berada di tangan penjajah."

Rusia, yang menginvasi Ukraina pada 24 Februari, membantah menargetkan warga sipil dan menyalahkan Ukraina atas kegagalan berulang kali untuk menyepakati koridor yang aman bagi warga sipil yang terperangkap.

Presiden Vladimir Putin mengatakan pasukan Rusia sedang melakukan operasi khusus untuk demiliterisasi dan "denazifikasi" Ukraina.

Mariupol secara luas dipandang sebagai hadiah strategis bagi penjajah Rusia untuk menciptakan jembatan antara Krimea, yang dianeksasi oleh Moskow pada 2014, dan dua wilayah separatis di Ukraina timur.

Ukraina mengumumkan tidak ada rencana untuk mencoba membuat koridor yang aman di mana saja di negara itu. Memperjelas bahwa mereka khawatir atas serangan Rusia.

Baca Juga: Alih-alih Adakan Lembur, Tesla Gigafactory Shanghai Mesti Lockdown untuk Uji COVID-19

"Intelijen kami telah melaporkan kemungkinan 'provokasi' oleh penjajah di rute koridor kemanusiaan. Jadi, untuk alasan keselamatan publik, kami tidak membuka koridor kemanusiaan hari ini," kata Wakil Perdana Menteri Iryna Vereshchuk. (Antara)

Load More