SuaraSulsel.id - Setelah kelangkaan BBM jenis solar di wilayah Sulawesi Selatan, kini hal yang sama juga dirasakan sopir di Provinsi Papua.
Mengutip KabarPapua.co -- jaringan Suara.com, sopir lintas kabupaten mengeluhkan sulitnya memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) di ruas Jalan Trans Nasional Papua. Jaln yang menghubungkan wilayah Kabupaten Merauke dan Boven Digoel.
Padahal di sepanjang Jalan Trans Papua wilayah Merauke terdapat empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang seharusnya dapat melayani kebutuhan BBM.
“Ada sekitar 4 SPBU yang beroperasi di Jalan Trans Nasional Merauke yakni SPBU Distrik Sota, Bupul, Muting 1 dan Muting 4. Tetapi saat kita mau pengisian BBM semua habis,” ucap Topan, salah seorang sopir lintas kabupaten di Merauke, Senin 21 Maret 2022.
Topan mengatakan, kehadiran SPBU di sepanjang Jalan Trans Papua tujuannya untuk melayani kendaraan yang melintas di Jalan Nasional, bukan melayani yang lainnya. Namun para sopir malah kesulitan memperoleh BBM.
“Jujur pak kami bingung, banyak SPBU tapi BBM cepat habis, paling lama itu BBM ada 2 hari saja. Selebihnya kosong, percuma saja ada banyak SPBU di sepanjang Jalan Trans Papua, kalau BBM-nya saja sering kosong,” ungkap Topan.
Sebenarnya, kata Topan, para sopir lintas kabupaten sudah gerah. Karena sering terjadi kekosongan di semua SPBU.
“Kami gerah mas, ini teman-teman punya banyak bukti kalau SPBU semua tidak adil. Mereka diduga banyak bermain ilegal,” ungkap Topan.
Topan dan para sopir lintas kabupaten meminta pihak Pertamina atau BPH Migas untuk melalukan pengawasan terhadap SPBU di sepanjang Jalan Trans Papua.
Sebelumnya, Senior Supervisor Communication dan Relation PT Pertamina Region Sulawesi, Taufiq Kurniawan mengatakan ada pembatasan untuk mendapatkan solar bersubsidi.
Untuk wilayah Sulawesi Selatan, memang ada pengurangan dari tahun sebelumnya sekitar 7 persen.
Kata Taufiq, antrean kendaraan yang terjadi di SPBU karena meningkatnya jumlah kendaraan serta subsidi solar diatur oleh kuota.
Artinya, harus dilakukan pembatasan agar BBM bersubsidi yang disalurkan sesuai dengan kouta yang diatur pemerintah.
"Kouta ini mengalami penurunan tiap tahun. Penurunannya dari tahun ini ke tahun sebelumnya sekitar tujuh persen. Ketika ada penurunan, kita dihadapkan dengan volume kendaraan yang semakin bertumpuk, maka dilakukan pembatasan," katanya Minggu 13 Maret 2022.
Berita Terkait
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Dokter Lulusan Filsafat yang 'Semprot' DPR Soal Makan Gratis: Siapa Sih dr. Tan Shot Yen?
-
Gile Lo Dro! Pemain Keturunan Filipina Debut Bersama Barcelona di LaLiga
-
BCA Mobile 'Tumbang' di Momen Gajian, Netizen Mengeluh Terlantar Hingga Gagal Bayar Bensin!
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
Terkini
-
Musim Hujan Ekstrem Mulai Ancam Sulsel, Waspada Banjir dan Longsor!
-
Van Gastel Ungkap Alasan PSIM Tidak Bikin Gol ke Gawang PSM Makassar
-
Gubernur Sulsel Canangkan Bibit Jagung di Pangkep, Rp15,5 Miliar untuk Sampah Jadi Energi dan KA
-
Dapur MBG di Bekas Sarang Walet Jadi Sorotan, Higienis Gak ?
-
Tak Perlu ke Malaysia, Indonesia Punya Dokter dan Teknologi Jantung Terbaik