SuaraSulsel.id - Kanada akan memudahkan para pelancong internasional yang divaksin penuh memasuki negara itu mulai 28 Februari ketika kasus COVID-19 menurun, yang memungkinkan tes antigen cepat untuk pelancong alih-alih tes molekuler, kata para pejabat pada Selasa (15/2).
Langkah-langkah baru itu, yang mencakup pengujian acak untuk pelancong yang divaksin yang memasuki Kanada, diumumkan oleh menteri pemerintah federal pada sebuah pengarahan.
Kanada juga akan membatalkan persyaratan pengujian virus corona untuk warga Kanada yang divaksin penuh yang melakukan perjalanan singkat - kurang dari 72 jam - ke luar negeri, kata Menteri Kesehatan Jean-Yves Duclos.
"Perubahan ini dimungkinkan bukan hanya karena kami telah melewati puncak Omicron, tetapi karena orang Kanada di seluruh negeri telah mendengarkan ilmu pengetahuan dan para ahli," kata Duclos kepada wartawan.
Sekitar 80 persen orang Kanada telah divaksin penuh dan lebih dari 40 persen juga telah menggunakan dosis booster, menurut kementerian kesehatan.
Peringatan perjalanan global untuk warga Kanada juga sedang diubah. Sebelumnya pemerintah merekomendasikan untuk tidak melakukan semua perjalanan yang tidak penting, dan sekarang hanya mengimbau warga untuk mengambil tindakan pencegahan.
"Meskipun pengumuman hari ini membawa kami selangkah lebih dekat ke tempat yang dibutuhkan industri kami, dalam mewajibkan tes antigen cepat prakeberangkatan, pemerintah kehilangan kesempatan untuk menyelaraskan dengan yurisdiksi internasional lainnya yang menghapus persyaratan tes prakeberangkatan untuk pelancong yang divaksin penuh," kata kelompok industri Dewan Perjalanan dan Pariwisata Kanada dalam sebuah pernyataan.
Suzanne Acton-Gervais, presiden sementara Dewan Maskapai Nasional Kanada, mengatakan: "Pengumuman hari ini oleh pemerintah federal merupakan langkah maju baik untuk pelancong, industri kami, dan untuk ekonomi Kanada, yang bergantung pada perdagangan dan pariwisata."
Beberapa provinsi, termasuk Alberta, Saskatchewan, Quebec dan pada Senin Ontario, provinsi terpadat di Kanada, telah mengumumkan pelonggaran pembatasan yang diberlakukan selama pandemi karena tingkat infeksi virus corona turun.
Baca Juga: Penerima Vaksin yang Kena Covid-19 Cenderung Tak Alami Long Covid, Ini Hasil Risetnya
Ontario mengatakan akan mempercepat rencananya untuk menghapus persyaratan bukti-vaksinasi dan mencabut batas kapasitas terkait pandemi untuk banyak bisnis, sementara provinsi barat Alberta mengakhiri persyaratan masker untuk anak-anak sekolah pada Senin.
Para pengunjuk rasa telah memblokir penyeberangan perbatasan dan melumpuhkan pusat kota Ottawa selama berminggu-minggu meminta pemerintah untuk membatalkan pembatasan pandemi. Kepala pemerintahan provinsi telah membantah melonggarkan pembatasan untuk menenangkan mereka, dengan mengatakan bahwa pembatasan tersebut tidak lagi diperlukan untuk menahan COVID-19. (Reuters via Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Cara Menghilangkan Kerak Gosong di Bawah Setrika agar Tidak Lengket dan Mengkilap
- Gelar Bukan Segalanya, Boni Hargens Sepakat dengan Prof Gayus Lumbuun Soal Aturan Sidang S3
- Wakapolri Minta Jajaran Siap Hadapi Isu Aksi 'Black September', Apa Itu?
- Heran Febrie Adriansyah Dipanggil sebagai Tersangka, Pengacara: Baru Kali Ini Kami Lihat
- Nasi di Rice Cooker Cepat Bau dan Kuning? Begini 10 Cara Mengatasinya
Pilihan
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
-
Cari 5 Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, 6 Kapal Sisir Laut hingga 271 Nautical Mile
Terkini
-
BRImo Taiwan Sabet Anugerah Inovasi Indonesia 2026, Permudah Layanan Keuangan bagi PMI
-
Terjang Jalan Berlumpur, Kepala Unit BRI Sigambal Dampingi UMKM hingga Naik Kelas
-
Kapan Pemadaman Listrik di Sulsel Berakhir? Ini Kata Gubernur Andi Sudirman
-
Gubernur Sulsel Telepon Langsung Pemilik SPBU
-
800 Aset Pemprov Sultra Diduga Bermasalah, Kejati Turun Tangan