SuaraSulsel.id - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pertemuan dengan komisioner Komisi Informasi (KI) Sulsel di Ruang Humas IKP Diskominfo-SP Sulsel, Jumat (11/2/2022).
Dalam pertemuan tersebut Diskominfo-SP Sulsel sedang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 sebagai bentuk sinergitas dan kolaborasi Badan Publik dalam melakukan praktik Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo-SP Sulsel Amson Padolo menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan peringkat Diskominfo-SP Sulsel menjadi Badan Publik yang "menuju informatif", bahkan "informatif". Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Diskominfo-SP Sulsel masih berada pada kategori Badan Publik yang "cukup informatif".
"Kita berharap hasil ini nantinya bisa menjadi acuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang keterbukaan informasi publik dan bisa menjadi salah satu poin khusus bagi Gubernur. Jadi kita berharap tahun ini kita ada peningkatan", ujar Amson Padolo.
Amson menambahkan bahwa hampir semua kriteria untuk meningkatkan peringkat tersebut telah terpenuhi, namun membutuhkan beberapa penguatan untuk merealisasikannya.
"Untuk itu kami mengundang rekan-rekan Komisioner KI untuk memberikan arahan kepada kami, termasuk peningkatan media-media indikator yang diperlukan. Kita berharap dengan pertemuan hari ini peningkatan itu bisa dicapai", tambahnya.
Sementara itu, Ketua KI Sulsel Pahir Halim, dalam arahannya mengatakan bahwa sudah cukup banyak kemajuan yang dilakukan Sulawesi Selatan dalam 2 (dua) tahun terakhir untuk meningkatkan indikator keterbukaan informasi publik.
"Bukan berarti kita jalan di tempat, tetapi provinsi lain juga fokus untuk meningkatkan peringkatnya. Harusnya peningkatan nilai sudah terlihat meski sedikit, tetapi rupanya provinsi lain juga sangat gencar, sehingga kita tidak bisa ketinggalan", kata Pahir Halim.
Lebih lanjut Pahir Halim menjelaskan, secara umum, entah kebetulan atau tidak indeks demokrasi, indek keterbukaan pers dan indeks pembangunan manusia Sulsel berada pada posisi sedang, sejalan dengan indeks keterbukaan informasinya.
"Tentu Sulsel dalam posisi ini tidak bisa dikatakan buruk, dibandingkan dengan provinsi lain yang sangat banyak beredar pada posisi buruk atau di bawahnya lagi. Tapi saat ini, dalam konteks apapun Sulsel menjadi salah satu barometer, ukuran atau rujukan, sehingga poin tentang keterbukaan informasi ini dianggap sangat penting,” jelasnya.
Ia juga menyarankan untuk melengkapi variabel-variabel yang dibutuhkan untuk mencapai peringkat yang diharapkan, salah satunya prasarana.
"Saya kira yang paling mudah untuk diukur itu ketersediaan ruangan. Saya yakin rekan-rekan komisioner yang lain sangat memahami kualitas variabel yang diperlukan, namun untuk saat ini ruangan sangat perlu", pungkasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang Humas IKP Sultan Rakib, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Amran Aminuddin,, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik Kamaruddin serta staf Diskominfo-SP Sulsel.
Tag
Berita Terkait
-
Usai Lebaran, Para Bos Anak Usaha Astra Kompak Mundur
-
Mudik Laut Samarinda-Parepare Mulai Padat Jelang Lebaran
-
Makassar Dikepung Banjir, 545 Warga Terpaksa Mengungsi
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga
-
6 Jenazah Korban Pesawat ATR 42-500 Ditemukan Tidak Utuh
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Komitmen Digital BRI Berbuah Sertifikasi ISO/IEC 25000, Jamin Sistem Lebih Andal
-
Sulawesi Selatan Matangkan Persiapan HKG PKK Nasional 2026
-
Amran Sulaiman Curhat Masa Kuliah hingga Donasi Rp300 Juta untuk SAR Unhas
-
Pemprov Sulsel: Pengadaan Kendaraan Dinas Berbasis Efisiensi Aset
-
Geger WNA Asal China Punya KTP Indonesia, Modus Licik 'Ubah Usia' Terbongkar di Makassar