Dikawal Langsung Andika Perkasa, 35 Kasus Hukum Anggota TNI Akan Diproses Hingga Tuntas

"Ada beberapa yang kami lakukan untuk menghadapi dinamika permasalahan di sana secara jangka panjang dengan kembalikan tugas atau operasi di Papua dan Papua Barat menjadi bagian sebagai tugas satuan organik seperti tugas di provinsi dan pulau lain," kata Andika dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 24 Januari 2022.

Dia menjelaskan, persoalan di Papua dan Papua Barat merupakan sesuatu yang berhubungan dengan pemikiran yang dinamis. Sehingga harus dihadapi dengan strategi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain itu menurut dia, TNI mendapatkan mandat untuk membantu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Setelah keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Andika menjelaskan, secara umum ada delapan titik tambahan penempatan prajurit TNI di wilayah Papua dan Papua Barat yang dilihat berdasarkan kebutuhan.

Baca Juga: Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa: Kekuatan Tiga Matra Dikerahkan Jaga Laut Cina Selatan

"Di Papua itu secara umum ada 8 tambahan titik yang memang saat ini kalau dilihat dari kebutuhan masih kurang banyak. Delapan titik itu penting karena kemampuan kami dengan menghadirkan Satuan Tugas (Satgas)," ujarnya.

Delapan titik itu menurut dia, pertama, Satgas Kodim Paniai meliputi Kabupaten Paniai, Kabupaten Degoyai, Kabupaten Waropen; kedua, Satgas Kodim Intan Jaya; Ketiga, Satgas Kodim Puncak.

Keempat menurut dia, Satgas Kodim Lani Jaya meliputi Kabupaten Lani Jaya dan Kabupaten Tolikara; kelima, Satgas Kodim Yalimo meliputi Kabupaten Yalimo, Jayapura, Membramo Tengah; Keenam, Satgas Kodim Kepulauan Bintang; dan ketujuh Satgas Kodim Nduga meliputi Yahukimo dan Asmat.