Berita Hoaks Bikin Warga Pedesaan Takut Disuntik Vaksin Covid-19

SuaraSulsel.id - Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan mencatat bahwa hoaks atau berita bohong terkait vaksin COVID-19 menyulitkan pemerintah dan para tenaga kesehatan di wilayah pedesaan untuk melakukan vaksinasi.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dr Arman Bausat mengatakan, penerimaan masyarakat di wilayah pinggiran kurang responsif. Terhadap pelaksanaan vaksinasi, termasuk saat dijangkau lewat mobile vaksinasi.

"Kami yang mendatangi mereka melalui mobile vaksinasi tapi kembali tingkat penerimaan masyarakat dipengaruhi berbagai faktor, seperti hoaks vaksin yang sudah telanjur diterima warga pedesaan," katanya, Jumat 26 November 2021.

"Rata-rata yang belum divaksin adalah warga daerah pinggiran yang tingkat pengetahuannya masih sangat minim pada upaya pencegahan penyebaran virus corona ini," kata Arman.

Baca Juga: Jokowi Dorong Pencapaian Target Vaksinasi WHO pada KTT ASEM ke-13

Penyebaran hoaks terkait bahaya vaksinasi semakin diperparah dengan rendahnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan terhadap manfaat vaksinasi.

Arman mengakui bahwa pelaksanaan vaksinasi di wilayah perkotaan, mulai dari ibukota provinsi, kabupaten hingga kecamatan tidak mengalami hambatan serius dalam mengajak warga setempat suntik vaksin COVID-19.

Berbeda dengan di pedesaan, sementara daerah pedesaan jauh lebih banyak daripada perkotaan. Sehingga saat ini, upaya meningkatkan cakupan vaksinasi dinilai sangat berat.

"Makanya sekarang perjuangan kita sangat berat, jangkauan berat, akses berat, keinginan dan kesadaran juga berat," ujar dr Arman.

dr Arman mengemukakan, pada kondisi seperti ini harus ada keterpaduan antara TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi Sulsel. Tidak lagi mengejar target masing-masing sesuai target pemerintah pusat yakni 60 persen pemerintah provinsi, 20 persen TNI dan 20 persen Polri.

Baca Juga: Mana yang Didahulukan Saat Musim Hujan, Vaksin COVID-19 atau Vaksin Influenza?

"Meski kelihatan menyatu tapi masing-masing ada target dan fokus kejar targetnya. Terkait ini, Kapolda Sulsel telah mengusulkan untuk menghentikan kuota target tersebut kepada Presiden saat menjemput Joko Widodo di Makassar," katanya.