Bupati Minta PKK Gowa Bantu Pemerintah Tingkatkan Vaksinasi Covid-19

Olehnya ia berharap, di momentum HKG ini yang mengangkat tema "Keluarga Pelopor Perubahan Menuju Indonesia Maju" dapat memberi makna bahwa PKK dalam hal ini hendaknya tahu, mau, dan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keluarga berkualitas dalam segala aspek moral, pendidkan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup.

"PKK bukan semata-mata untuk keluarga akan tetapi PKK adalah yang mampu menginspirasi keluarga indonesia melakukan perubahan menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik sebagaimana tujuan pembangunan nasional," harap Priska.

Sulsel Masih Rendah

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengungkap cakupan vaksinasi Covid-19 di Sulawesi Selatan. Masih dibawah rata-rata nasional.

Baca Juga: Hits Health: Trik Singapura dan AS Perluas Cakupan Vaksinasi, Deteksi Dini Demensia

Cakupan vaksinasi Sulawesi Selatan masih pada angka 28,56 persen. Untuk vaksinasi dosis lengkap.

Satgas mencatat 22 provinsi masih lebih rendah dari angka rata-rata cakupan vaksinasi nasional.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan hal ini menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah agar sebaran vaksinasi bisa segera mencapai ke-22 provinsi yang masih rendah cakupannya tersebut.

"Sayangnya dari 34 provinsi di Indonesia, ternyata 22 provinsi masih memiliki persentase cakupan vaksinasi dosis lengkap yang lebih rendah dari angka nasional yaitu 40,42 persen," kata Wiku dalam jumpa pers, Kamis (18/11/2021).

Adapun ke-22 provinsi dengan cakupan vaksinasi rendah itu antara lain; Aceh (18,70%), Sumatera Utara (34,63%), Sumatera Barat (21,13%), Riau (27,92%), Sumatera Selatan (27,74%), Bengkulu (24,38%), Lampung (27,28%), Jawa Barat (40,06%), NTB (31,34%), NTT (24,35%), Kalimantan Barat (27,74%), Kalimantan Tengah (34,64%), Kalimantan Selatan (24,41%).

Baca Juga: Bobby Nasution Sebut Vaksinasi Covid-19 di Medan Mencapai 75 persen

Lalu, Sulawesi Utara (37,09%), Sulawesi Tengah (22,65%), Sulawesi Selatan (28,56%), Sulawesi Tenggara (21,96%), Gorontalo (30,42%), Sulawesi Barat (22,46%), Maluku (18,93%), Maluku Utara (20,52%), dan Papua Barat (24,85%).