China Minta Taliban Tindak Tegas Gerakan Islam Turkistan Timur

SuaraSulsel.id - Kementerian Luar Negeri China mengatakan Menteri Luar Negeri sekaligus Anggota Dewan Negara Wang Yi akan menemui delegasi pemerintah sementara Afghanistan Taliban selama kunjungan ke Qatar pada 25-26 Oktober.

Kedua belah pihak akan bertukar pandangan mengenai situasi di Afghanistan dan isu-isu yang menjadi "keprihatinan bersama", kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin usai konferensi pers di Beijing.

"Sebagai mitra sekaligus tetangga baik Afghanistan, China selalu menganjurkan dialog dan kontak untuk mengarahkan perkembangan positif situasi di Afghanistan," katanya.

Pada pertengahan Agustus pemerintah Afghanistan runtuh saat Amerika Serikat dan sekutu membawa pulang pasukan mereka setelah 20 tahun menginvasi negara tersebut, membawa Taliban mengambil alih kekuasaan melalui serangan kilat.

Sebulan sebelumnya, delegasi Taliban bertemu dengan Wang Yi di Kota Tianjin, China utara.

Semenjak itu China menjanjikan bantuan kepada negara tetangganya tersebut, seraya menuntut Taliban agar menindak keras Gerakan Islam Turkistan Timur, sebuah kelompok yang dianggap Beijing mengancam stabilitas di kawasan barat Xinjiang.

Sementara Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan pendirian negaranya terkait Afghanistan adalah searah dengan pandangan seluruh komunitas internasional, yaitu memberi keutamaan pada bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali negara tersebut.

"Malaysia juga seperti negara-negara lain berpandangan bahwa keterlibatan secara konstruktif perlu dilakukan dengan pihak yang berkuasa di Afghanistan," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Kamarudin Jaffar ketika memberikan jawaban atas pertanyaan sejumlah anggota parlemen di Gedung Parlemen, Senin 25 Oktober 2021.

 Dalam isu pengakuan sebuah negara, ujar Kamarudin, terdapat faktor-faktor atau parameter tertentu yang perlu dipertimbangkan.

Baca Juga: Sudah Menyebar ke 11 Provinsi, Gelombang Baru Covid-19 Varian Delta Meluas di China

Kamarudin mengatakan faktor-faktor tersebut adalah seperti isu keabsahan atau dengan legitimasi yang merujuk kepada tahap penerimaan rakyat negara terhadap penguasaan dan pembentukan pemerintahan di negara tersebut. (Antara)