Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Senin, 25 Oktober 2021 | 14:41 WIB
Ketum DMI Jusuf Kalla saat melakukan kunjungan kerja ke Medan Sumatera Utara, Senin (25/10/2021) [SuaraSulsel.id / Tim Media JK]

SuaraSulsel.id - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla membantah pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Terkait Kementerian Agama, atau Kemenag merupakan hadiah untuk Nahdatul Ulama (NU) saja. Hal tersebut disampaikan Ketum DMI saat melakukan kunjungan kerja ke Medan Sumatera Utara, Senin (25/10/2021).

Menurut JK, lembaga Kemenag bukanlah hadiah tapi sebuah keharusan.

“Itu bukan hadiah. Itu adalah keharusan karena kita negeri ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hingga tentu semua agama sangat penting untuk dilindungi,” kata Jusuf Kalla usai melantik pengurus PMI Propinsi Sumut dan silaturahmi dengan Pengurus DMI Medan, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Jabatan Gubernur Sumut.

“Jadi bukan hanya NU tapi semua agama dan semua organisasi keagamaan itu yang dinaungi pemerintah lewat Kementerian Agama,” tambah Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 tersebut.

Baca Juga: Klarifikasi Menag Yaqut tentang Kemenag Hadiah Negara untuk NU: Untuk Motivasi Santri

Seperti diketahui, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, sebelumnya menyebut Kementerian Agama merupakan 'hadiah negara' untuk Nahdlatul Ulama atau NU. Gus Yaqut menegaskan itu dalam acara Webinar Internasional yang digelar RMI-PBNU dan diunggah di akun YouTube TVNU pada Rabu lalu.

Pernyataan kontroversial itu berawal adanya perdebatan kecil di kementerian ketika mendiskusikan soal Kementerian Agama. Gus Yaqut memiliki keinginan untuk mengubah logo atau tagline Kementerian Agama 'Ikhlas Beramal'. Sebab Gus Yaqut menilai, tidak ada yang ditulis melainkan dalam hati “Ikhlas kok ditulis, ya ini menunjukkan nggak ikhlas," kata Gus Yaqut.

Perdebatan kemudian berlanjut menyoal sejarah asal usul Kementerian Agama. Gus Yaqut menyebut tentang ustaz yang ketika itu tidak setuju jika Kementerian Agama harus menaungi semua agama.

"Ada yang tidak setuju, 'Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam' karena Kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan, 'Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU', 'bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU'.

"Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama karena hadiahnya untuk NU," tutur Gus Yaqut.

Baca Juga: Tokoh Agama Usul Kemenag Dibubarkan, Buntut Ucapan Kontroversial Menag Yaqut yang Viral

Lebih lanjut, Gus Yaqut menjelaskan terkait sejarah berdirinya Kementerian Agama karena pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Menurutnya, tokoh-tokoh NU ketika itu berperan penting sebagai juru damai usai tujuh kata yakni 'Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya' dihapus dalam Piagam Jakarta.

"Yang usulkan itu jadi juru damai atas pencoretan itu Mbah Wahab Chasbullah. Kemudian lahir Kemenag karena itu," ujarnya.

Klarifikasi Yaqut

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan pernyataannya tentang Kementerian Agama hadiah untuk organisasi Nahdalatul Ulama atau NU disampaikan dalam forum internal keluarga besar NU. Tujuannya, lebih untuk memotivasi para santri dan pesantren.

“Itu saya sampaikan di forum internal. Intinya, sebatas memberi semangat kepada para santri dan pondok pesantren. Ibarat obrolan pasangan suami istri, dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos, karena itu disampaikan secara internal,” terang Menteri Agama di Solo, Senin (25/10/2021).

“Memberi semangat itu wajar. Itu forum internal. Dan memang saya juga tidak tahu sampai keluar lalu digoreng ke publik. Itu forum internal, konteksnya untuk menyemangati,” sambungnya.

Menteri Agama juga memastikan bahwa Kemenag tidak diperuntukkan hanya untuk NU. Buktinya, kata Menag, Kementerian Agama memberikan afirmasi kepada semua agama.
“Semuanya diberikan hak secara proporsional. Ormas juga tidak hanya NU saja,” tegas Yaqut.

“Bahkan di Kemenag ada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, itu kader Muhammadiyah. Ada juga Irjen Kemenag yang bukan dari NU,” tutur Menag.

Menag menambahkan, karakter dasar dan jatidiri NU adalah terbuka dan inklusif. NU hadir untuk memberikan dirinya bagi kepentingan dan maslahat yang lebih besar.
“Karena keterbukaan dan mengedepankan kemaslahatan itu sifat dasar NU,” tandasnya.

Load More