SuaraSulsel.id - Mahfud MD menyoroti tiga kasus yang baru-baru ini terjadi di beberapa wilayah. Tiga kasus tersebut bahkan mendapatkan perhatian tersendiri dari masyarakat Indonesia.
Pertama soal penyerangan ustaz di Batam. Kedua, penembakan ustaz di Tangerang, dan ketiga pembakaran mimbar masjid di Makassar.
Mewakili pemerintah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) meminta agar pihak kepolisian tak buru-buru menetapkan pelaku sebagai orang gila.
Ia menyatakan, pemerintah sangat menyesalkan atas terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Bahkan mengutuk para pelakunya. Kendati begitu, pemerintah juga mendukung pihak berwajib untuk menjalani pemeriksaan terhadap pelaku secara tuntas dan terbuka.
"Jangan terburu-buru memutuskan bahwa pelakunya orang gila," kata Mahfud dalam sebuah video yang ditayangkan YouTube Kemenko Polhukam, dikutip dari Suara.com, Sabtu (25/9/2021).
Ia mencontohkan dengan kasus penusukan mendiang Syekh Ali Jaber di Lampung pada September 2020. Saat itu pelaku dikatakan mengalami gangguan kejiwaan sejak 2016 silam.
Ia menyebut kalau pemerintah tidak sependapat apabila setiap pelaku itu dicap sebagai orang gila. Menurutnya, langkah yang lebih baik ditempuh itu membiarkan proses hukum berjalan hingga meja hijau. Dengan demikian, keputusan terkait kejiwaan pelaku bisa ditentukan oleh hakim.
"Kalau ada keraguan apakah yang bersangkutan sakit jiwa atau tidak itu biar hakim yang memutuskan, dibawa saja ke pengadilan agar terungkap kalau memang gila atau sakit jiwa pelakunya," tuturnya.
Di samping itu, ia juga telah memerintahkan kepada aparat keamanan baik di pusat maupun daerah untuk meningkatkan pengawasan, kesiapsiagaan guna menjaga keamanan dan membangun harmoni di tengah-tengah masyarakat. Ia juga meminta agar rumah ibadah, tokoh agama hingga fasilitas keamanan mendapatakan perlindungan.
Baca Juga: Dimulai Senin, Berikut Jadwal Liga 1 2021/2022 Pekan Kelima
Terlebih Mahfud mengetahui adanya isu-isu musiman yang kerap muncul setiap September. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut juga meminta kepada masyarakat untuk tidak segan melapor apabila menemukan seseorang atau sekelompok orang yang mencurigakan.
"Masyarakat pun tidak perlu segan untuk melaporkan jika mengalami sesuatu perundungan ancaman atau bahkan mencurigai seseorang atau sekelompok orang ingin melakukan sesuatu yang tidak baik ingin melakukan sesuatu yang melanggar hukum melaporkan segera ke aparat keamanan setempat," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
Terkini
-
Transaksi QRIS Sulsel Tembus Rp7,64 Triliun, Sentra QRIS UMKM Hub Hadir di Makassar
-
Terbongkar! Modus Penyelundupan 3,5 Juta Liter BBM Subsidi di Sulsel Lewat Laut
-
Dasco Sebut Sugiono dan Ahmad Muzani Masuk Bursa Cawapres Prabowo
-
Tega! Cucu di Sidrap Kuras Tabungan Kakek Rp1,3 Miliar Demi Foya-foya di Bali
-
Ketua Gerindra Sulsel Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Cawapres Prabowo