SuaraSulsel.id - Mahfud MD menyoroti tiga kasus yang baru-baru ini terjadi di beberapa wilayah. Tiga kasus tersebut bahkan mendapatkan perhatian tersendiri dari masyarakat Indonesia.
Pertama soal penyerangan ustaz di Batam. Kedua, penembakan ustaz di Tangerang, dan ketiga pembakaran mimbar masjid di Makassar.
Mewakili pemerintah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) meminta agar pihak kepolisian tak buru-buru menetapkan pelaku sebagai orang gila.
Ia menyatakan, pemerintah sangat menyesalkan atas terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Bahkan mengutuk para pelakunya. Kendati begitu, pemerintah juga mendukung pihak berwajib untuk menjalani pemeriksaan terhadap pelaku secara tuntas dan terbuka.
"Jangan terburu-buru memutuskan bahwa pelakunya orang gila," kata Mahfud dalam sebuah video yang ditayangkan YouTube Kemenko Polhukam, dikutip dari Suara.com, Sabtu (25/9/2021).
Ia mencontohkan dengan kasus penusukan mendiang Syekh Ali Jaber di Lampung pada September 2020. Saat itu pelaku dikatakan mengalami gangguan kejiwaan sejak 2016 silam.
Ia menyebut kalau pemerintah tidak sependapat apabila setiap pelaku itu dicap sebagai orang gila. Menurutnya, langkah yang lebih baik ditempuh itu membiarkan proses hukum berjalan hingga meja hijau. Dengan demikian, keputusan terkait kejiwaan pelaku bisa ditentukan oleh hakim.
"Kalau ada keraguan apakah yang bersangkutan sakit jiwa atau tidak itu biar hakim yang memutuskan, dibawa saja ke pengadilan agar terungkap kalau memang gila atau sakit jiwa pelakunya," tuturnya.
Di samping itu, ia juga telah memerintahkan kepada aparat keamanan baik di pusat maupun daerah untuk meningkatkan pengawasan, kesiapsiagaan guna menjaga keamanan dan membangun harmoni di tengah-tengah masyarakat. Ia juga meminta agar rumah ibadah, tokoh agama hingga fasilitas keamanan mendapatakan perlindungan.
Baca Juga: Dimulai Senin, Berikut Jadwal Liga 1 2021/2022 Pekan Kelima
Terlebih Mahfud mengetahui adanya isu-isu musiman yang kerap muncul setiap September. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut juga meminta kepada masyarakat untuk tidak segan melapor apabila menemukan seseorang atau sekelompok orang yang mencurigakan.
"Masyarakat pun tidak perlu segan untuk melaporkan jika mengalami sesuatu perundungan ancaman atau bahkan mencurigai seseorang atau sekelompok orang ingin melakukan sesuatu yang tidak baik ingin melakukan sesuatu yang melanggar hukum melaporkan segera ke aparat keamanan setempat," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- WNI Tentara Bayaran Rusia, Rendi Apriyanto Sempat Kirim Duit ke Ortu Tapi Rekening Diblokir
- Operasi Politik Presisi Prabowo: Preteli Siji-siji
- Kekayaan Jusuf Hamka yang Dilaporkan Hary Tanoesoedibjo ke Polisi
- Jaksa Agung Burhanuddin Muncul di Istana, Bantah Bakal Dilantik jadi Jampidum
- 3 Sepatu Lokal Paling Nyaman dan Empuk untuk Jalan Terbaik Menurut Review
Pilihan
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
-
Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan
Terkini
-
Tergiur Cepat Kaya? Hati-hati, OJK Ingatkan Mahasiswa Jangan Tertipu Investasi Palsu
-
MYP Paket 1 Fokus Penataan Pedestrian, Drainase, dan Bahu Jalan
-
Dukung MotoGP 2026, BRI Dorong Sport Tourism Indonesia Semakin Mendunia
-
Mutasi Besar-Besaran! Ini Daftar Lengkap 4 Kapolda Baru di Sulawesi
-
Kapolri Suyudi Ganti Kapolda Sulawesi Selatan