SuaraSulsel.id - Meski tinggal sebulan atau 31 hari penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua akan bergulir, namun anggaran yang dialokasikan untuk gelaran pesta olahraga sebesar Rp 1,4 triliun dari APBN tak kunjung cair.
Persoalan tersebut kini menjadi perhatian khusus kalangan DPR Papua serta tim Pansus PON XX dan Peparnas XVI.
Ketua DPR Papua Johny Banua Rouw mengatakan, kesiapan provinsi paling timur Indonesia sebagai tuan rumah PON XX sudah sangat siap.
Namun persoalannya saat ini, anggaran APBN belum cair dan menjadi faktor pengganggu kesiapan. Apalagi dana tersebut nantinya akan diperuntukkan pada penyediaan konsumsi, akomodasi, dan transportasi lokal.
“Secara khusus, PB PON dan Sub PB PON di 4 klaster sudah siap melaksanakan PON XX yang akan dilaksanakan di Papua. Walaupun kita tahu bersama bahwa sampai saat ini menjadi kendala utama bagi PB PON dan Sub PB PON adalah terkait dengan dana Rp 1,4 triliun yang menjadi kesepakatan itu tanggung jawab pemerintah pusat yang sampai hari ini kita dengar belum dikirimkan kepada PB PON dan ini sangat mengganggu persiapan pelaksanaan PON di Papua,” ujarnya seperti dikutip dari Jubi.co.id-jaringan Suara.com.
Dikemukakannya, penyelenggaraan PON XX di Papua berbeda dibandingkan gelaran sebelumnya. Pada PON kali ini konsumsi, akomodasi dan transportasi digratiskan kepada tiap kontingen.
“Jadi nilai Rp 1,4 triliun ini di dalamnya diperuntukkan yang pertama ada konsumsi, akomodasi, transportasi lokal. Padahal ini adalah fungsi utama dalam pelaksanaan PON. Perlu kita tahu, bahwa pelaksanaan PON XX ini semua biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi ditanggung oleh Pemerintah Papua atau PB PON,” jelasnya.
Sementara itu, demi kelancaran persiapan PON XX, DPR Papua berjanji akan mendesak pemerintah pusat untuk mencairkan anggaran tersebut.
“Dalam waktu dekat kita akan meminta kepada pemerintah pusat lewat momen ini untuk segera dapat mencairkan atau mengirimkan dana Rp 1,4 triliun, karena tanpa uang ini sangat menganggu pelaksanaan PON,” tekannya.
Baca Juga: Atlet Bebas COVID-19, Taekwondo Jabar Optimis Sabet Banyak Medali di PON Papua
Ketua Pansus Jack Komboy mengatakan, pihaknya akan segera mencarikan solusi agar bisa mencairkan anggaran APBN senilai Rp 1,4 triliun tersebut dalam waktu dekat.
“Kita akan mengundang eksekutif, terutama tim anggarannya pemerintah. Sehingga di situlah kita berdiskusi untuk kita bisa mencari solusi atau ruang-ruang yang akan digunakan karena ini sudah H-20, H-32. Tugas kami anggota Pansus dan pimpinan komisi di sini, tentunya akan mencari jalan kita selanjutnya untuk bagaimana kita mencari solusi terkait anggaran Rp1,4 triliun itu,” kata Jack.
Terpisah, Sekretaris Jenderal KONI Pusat, TB Ade Lukman, mengatakan pihaknya juga sudah menjadi jembatan untuk meyakinkan pemerintah pusat perihal tersebut. Pihaknya berharap anggaran tersebut bisa segera dicairkan.
“Kami juga sudah coba membantu untuk anggaran APBN dan ini sudah terkomunikasi dengan baik antara PB PON dan KONI dan kami ikut monitor juga dan mudah-mudahan ini bisa segera direalisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- 7 Sepatu Skechers Wanita Tanpa Tali, Simple Cocok untuk Usia 45 Tahun ke Atas
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
RKAB 2026 Disetujui, PT Vale Siap Tancap Gas di Tiga Blok Raksasa
-
Ketua Adat Kajang Menang Sengketa Lahan Adat di Pengadilan
-
Zainal Arifin Mockhtar Jadi Guru Besar UGM, Jusuf Kalla: Kritik Bagian dari Demokrasi
-
Imbauan Gubernur Sulsel Selama Ramadan: Perkuat Kepedulian ke Fakir Miskin
-
Mantan Bupati Konawe Utara Diperiksa Kejagung Terkait Izin Tambang di Hutan Lindung