Airlangga Hartarto Sebut PPKM di Sulawesi Belum Efektif Turunkan Mobilitas

SuaraSulsel.id - Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah Sulawesi mendapat sorotan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu adanya PPKM di Sulawesi belum efektif dalam menurunkan mobilitas masyarakat.

“Rata-rata mobilitas di luar area pemukiman pada periode PPKM 3 sampai 9 Agustus justru mengalami peningkatan dari periode sebelumnya,” kata Airlangga dikutip dari Antara, Sabtu (14/8/2021).

Untuk itu, kata dia, PPKM di wilayah tersebut harus diperketat agar tidak terjadi tren penambahan kasus harian maupun melalui berbagai upaya lain untuk menurunkan mobilitas masyarakat.

Airlangga Hartarto juga menyatakan bahwa pemerintah juga terus meningkatkan jumlah testing dengan memprioritaskan suspek dan kontak erat dari kasus-kasus terkonfirmasi yang ditargetkan minimal 10 kontak erat per kasus konfirmasi.

Dirinya pun meminta seluruh Kepala Daerah di Sulawesi untuk terus meningkatkan testing dan tracing hingga mencapai target yang ditentukan di InMendagri sehingga langkah selanjutnya dapat diambil untuk menekan laju penyebaran virus.

Meski demikian, tambahan kasus aktif yang terkonfirmasi secara mingguan di Pulau Sulawesi mulai menurun yaitu masing-masing Provinsi Sulawesi Tenggara berkurang 146 kasus, Sulawesi Selatan berkurang 692 kasus dan Gorontalo nol kasus.

Sementara di Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara mengalami penambahan masing-masing enam dan 11 kasus sedangkan di Sulawesi Tengah menjadi perhatian akibat penambahan mencapai 1.826 kasus.

Kemudian ada dua Provinsi yang memiliki tingkat keterisian rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) di atas 70 persen yaitu Gorontalo dan Sulawesi Tengah masing-masing 71 persen.

Untuk Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara memiliki tingkat BOR yang rendah di bawah 50 persen yaitu masing-masing 36 persen dan 43 persen sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara masing-masing 55 persen dan 59 persen.