Anggota DPD RI : Warga NTT Mayoritas Kristen Jangan Paksa Wisata Halal

SuaraSulsel.id - Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF diminta tidak memaksa membangun pariwisata halal di NTT.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto.

Mengutip terkini.id, alasan Abraham, memaksa wisata halal bisa menimbulkan kemarahan masyarakat NTT yang mayoritas beragama Kristen.

“Isu halal dan tidak halal itu sangat sensitif bagi masyarakat NTT. Mereka tidak kenal istilah halal dan tidak halal itu karena bukan budaya mereka,” tegas Abraham kepada wartawan di Kupang, Senin 9 Agustus 2021.

Baca Juga: Keluarga Sudah Minta Maaf karena Langgar Prokes, Pelajar di NTT Tetap Ditinju Babinsa

Abraham menanggapi isu yang berkembang dalam masyarakat, menyebutkan pariwisata di NTT khususnya di Labuan Bajo akan dikembangkan menuju wisata halal.

Abraham, meminta BPOLBF agar fokus saja ke pengembangan destinasi yang telah ada, serta meningkatkan kualitas pariwisata lokal di setiap daerah.

Menurut Abraham, ada banyak keunikan dan kekayaan pariwisata lokal yang perlu dikembangkan.

“Daripada buang waktu dan tenaga serta bisa menimbulkan keributan karena coba memaksakan wisata halal, lebih baik BPOLBF fokus saja ke destinasi yang belum tergarap. Angkat budaya lokal dengan hasil-hasil lokal sebagai jualan wisata. Tidak perlu bangun pariwisata yang malah melahirkan penolakan dari masyarakat,” imbuhnya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) NTT itu juga menyebut, masih banyak pariwisata di NTT yang belum digarap.

Baca Juga: Anggota TNI Aniaya Pelajar di NTT Dalih Prokes, Pukul Ulu Hati hingga Injak Dada Korban

Misalnya, Pantai Bawana dan Kampung Tarung di Pulau Sumba, Wae Rebo di Kabupaten Manggarai, wisata Grand Cayon Kelaba Madja di Kabupaten Sabu, danau Rana Mese di Kabupaten Manggarai Timur, dan ratusan destinasi lainnya yang tersebar di NTT.

Abraham bilang, kehadiran BPOLBF diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas tujuan destinasi tersebut.

Di tempat terpisah, dalam dialog dengan pejabat Keuskupan Ruteng, pekan lalu, Direktur BPOLBF Shana Fatina mengakui ada rencana pembangunan rest area sepanjang trans Flores.

Namun, rencana itu belum final dan belum akan dieksekusi lantaran harus dibicarakan dengan seluruh stakeholder terkait.

Sebelumnya, pada 2019 lalu, Shana telah melemparkan wacana penerapan wisata halal di Labuan Bajo. Wacana itu urung dilanjutkan lantaran ditolak masyarakat. Atas kejadian itu, Shana sempat dinonaktifkan dari jabatan selama beberapa bulan.