SuaraSulsel.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur 19 Kepala Daerah karena belum membayar insentif nakes atau tenaga kesehatan. Sulawesi Selatan termasuk salah satunya.
Jika tidak segera dibayar, maka pemerintah pusat enggan menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah.
Sulsel hingga kini belum membayar insentif ratusan tenaga nakes yang bertugas menangani Covid-19. Besarannya Rp 8 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektorat Pemprov Sulsel Sulkaf S Latief mengatakan, pembayaran bisa dilakukan pekan ini. Insentif nakes sejak tahun 2020 memang butuh waktu verifikasi yang lama.
Baca Juga: Keluarkan Surat Edaran, Mendagri Minta Satpol PP Lebih Humanis dan Menusiawi
"Kita tidak mau ada masalah makanya kita verifikasi betul, diperiksa satu-satu, tapi begitu selesai bisa langsung dibayar," ujar Sulkaf, Senin, 19 Juli 2021.
Ia mengatakan masih ada rumah sakit yang belum menyetor data pendukung verifikasi. Seperti Rumah Sakit Labuang Baji. Kemudian ada rumah sakit yang kerap merubah datanya, sehingga verifikasi berulang juga dilakukan.
"Tapi Insyaallah hari ini selesai semua, sehingga dibayarkan secepatnya," tuturnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulsel, Muhammad Rasyid juga menambahkan setelah verifikasi APIP, maka pembayaran bisa langsung dilakukan. Verifikasi sangat penting untuk mencegah adanya kesalahan dalam pembayaran.
"Jadi, bukan tidak mau dibayar. Tapi ada prosesnya. Kita dari APIP," kata Rasyid.
Baca Juga: Pesan Mendagri untuk Aparat Penertiban PPKM Darurat: Jangan Sampai Emosi
Saat ini, pihaknya sudah membayar Rp 79 miliar untuk penanganan Covid-19 termasuk wisata Covid. Selanjutnya, pembayaran untuk tenaga kesehatan.
Berita Terkait
-
Tak Mau Ganggu Waktu Libur Staf, Tito Karnavian Enggan Gelar Open House
-
Bansos Lebaran Cair! DPR Ungkap Jadwal dan Cara Cek Penerima PKH dan BPNT
-
Miliki Potensi Besar, Mendagri: Indonesia Emas 2045 Bakal Tercapai
-
Mendagri Tito Tolak Usulan Fraksi Gerindra Minta PSU Pilkada Pakai Dana Pendidikan: Kami Gak Korbankan yang Wajib
-
Minta KPU-Bawaslu Seefisien Mungkin Ajukan Anggaran PSU Pilkada, Hitung-hitungan Kemendagri Tak Sampai Rp 1 T
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
Semangat Baru Muhammadiyah Sulsel: Bangun Gedung 13 Lantai
-
3 Wisatawan Asal Wajo Meninggal Dunia di Pantai Harapan Ammani Pinrang
-
Rahasia Desa Wunut Klaten Berdaya dengan BRI dan Sejahterakan Warganya
-
Mudik Nyaman Tanpa Khawatir! Ini Upaya Polres Majene Jaga Rumah Warga Selama Libur Lebaran
-
Drama PSU Palopo: Bawaslu Desak KPU Diskualifikasi Calon Wakil Wali Kota?