Vaksinasi Berbayar Batal, Presiden Jokowi Minta Pejabat Pemerintah Punya Sense of Crisis

"Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden," tegas Pramono.

Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19. Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

"Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu," tandasnya.

Disambut Baik

Baca Juga: Biasa Membela, Kini Denny Siregar Kritik Jokowi soal PPKM: Trenyuh Rasanya

Keputusan Presiden Jokowi disambut baik masyarakat Indonesia. Khususnya Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham yang sebelumnya giat menyuarakan vaksinasi tersebut untuk tidak dikomersilkan.

"Alhamdulillah, akhirnya vaksinasi berbayar dibatalkan. Tidak ada suara rakyat yang sia-sia. Terima kasih Pak Jokowi," tutur Legislator Partai Demokrat ini.

Aliyah juga menegaskan, jika sudah seharusnya kebijakan pemerintah berpihak ke masyarakat. Apalagi kata dia, menyangkut kesehatan di masa pandemi ini.

"Tentu kami berharap kedepannya, pemerintah lebih terbuka dan senantiasa menjalin komunikasi dengan baik dengan semua pihak agar segala bentuk kebijakan dapat tepat sasaran apalagi jika menyangkut kesehatan rakyat, perihal ini perlu tanggap serius," tegasnya.

Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

Baca Juga: Presiden Jokowi Batalkan Vaksin Covid-19 Berbayar untuk Masyarakat