SuaraSulsel.id - Isolasi mandiri pasien Covid-19 di Kota Makassar akan dilakukan di atas kapal milik PT Pelni. Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyebutnya isolasi apung. Akan segera dioperasikan.
Inovasi isolasi apung ini diklaim pertama di Indonesia. Bisa jadi ini juga yang pertama di dunia.
Memastikan seluruh kesiapannnya, Danny Pomanto bersama kepala Otoritas Pelabuhan, Bambang, perwakilan PT Pelni, dan Syahbandar meninjau dan menentukan titik koordinat. Dimana kapal Pelni untuk isolasi apung akan berlabuh.
Dari hasil tinjauan titik labuhnya ditetapkan di hadapan Pulau Lae-Lae.
“Kami lihat titik labuh yang mana paling bagus, titik labuh ini tentunya banyak pertimbangannya. pertimbangan teknis kedalaman, pertimbangan kedua adalah suplai. Kemudian pertimbangan ketiga nilai rekreatifnya dan nilai penyembuhanya, imunitasnya kalau dia sandar akan seperti di darat tapi kalau dia di tengah laut itu betul-betul menjadi bahagian daripada pengutan imunitas mereka. Nah itu tadi kita sudah dikunci titik kordinatnya di hadapan Pulau Lae-Lae,” kata Danny Pomanto, Selasa 13 Juli 2021.
Untuk teknisnya, Danny Pomanto mengatakan akan melakukan rapat kordinasi bersama TNI/Polri. Untuk membahas pelaksanaan dari hulu ke hilir. Siapa yang akan dibawa ke kapal.
“Kita akan bahas bagaimana standarnya nah koordinasi antara detektor, babinsa, bhabinkamtibmas, Covid Hunter kemudian sampai di atas kapal itu semua punya SOP. Kami berbagi tugas. Otoritas Pelabuhan, Syabandar, Pelindo merumuskan SOP di sini. Terus ada SOP di atas kapal Pelni secara karantina, KKP, dan ada SOP isolasi dimulai dari darat,” kata Danny Pomanto.
Adapun kriteria pasien Covid-19 yang berhak masuk isolasi apung yakni pasien yang memiliki gejala ringan dan sedang. Sementara yang berat akan tetap dirawat di Rumah Sakit.
Langkah ini diambil Danny Pomanto untuk mendukung penuh rumah sakit yang menangani Covid-19 di Makassar.
Baca Juga: Kantor Walkot Jaktim Disulap jadi Tempat Isoman, Tapi Masih Kosong Pasien Covid-19
“Jadi kami akan konsultasikan dengan teman-teman dokter dan para ahli kesehatan yang jelas adalah kita ingin mendukung rumah sakit, rumah sakit jangan penuh karena orang bergejela ringan saja padahal orang bergejala berat dan sedang tidak terlayani. Karena dipenuhi dengan bergejala ringan apalagi OTG. Ini kita akan pisahkan jadi ringan dan OTG jangan di rumah sakit tinggal di sini saja sedangkan yang gejala berat biar di rumah sakit,” jelasnya.
Kepala Otoritas Pelabuhan Bambang menambahkan, pengawasan kapal isolasi apung ini sangat ketat dan tetap terkordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar.
“Di kapal ini kapasitasnya 900 tempat tidur itu sudah dikonsepkan jaga jarak. Jadi seluruh pihak berkoordinasi untuk pengawasan yang ketat,” sebutnya.
Kapal penumpang ini merupakan kapal penumpang milik PT Pelni yang dihentikan sementara pengoperasiannya akibat pandemi Covid-19.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Media Italia Bongkar Ada Kontrak Lebih dari Rp25 T di Balik Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
Terkini
-
Beli Sunscreen Wardah Online Original Hanya di Blibli, Cek Varian Sesuai Kulitmu
-
Kabar Baik untuk PPPK yang Gaji Sering Terlambat, Pusat Turun Tangan
-
Pimpinan KPK Bongkar Cara Agar Kepala Daerah Tidak Terjaring OTT
-
Jawab Keluhan Warga Maros, Gubernur Sulsel Gelontorkan 239 Miliar di Jalan Moncongloe
-
Harta Ketua DPRD Bone Disorot, KPK: Kalau Tidak Benar Kami Tindak