Ketua Demokrat Sulsel : Wacana Jokowi Tiga Periode Sama Dengan Khilafah

SuaraSulsel.id - Wacana Presiden Jokowi tiga periode dibahas dalam diskusi Jurnal Warung Kopi seri ke - 3 dengan sesi topik terkait dinamika politik dan demokrasi lokal di Indonesia.

Adapun tema spesifik yang dibahas yakni 'Kiprah Sulsel dalam Kontestasi Politik 2024'. Kegiatan ini berlangsung di kedai desKopidi dalam area kompleks Bukit Baruga Antang, Makassar, Jumat (25/6/2021)

Diskusi menghadirkan dua ketua partai politik yakni Ni’matullah Erbe (Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel/Wakil Ketua DPRD Sulsel) dan Azhar Arsyad (Ketua DPW PKB Sulsel/ anggota DPRD Sulsel).

Selain dua ketua partai ini, juga dihadirkan dua akademisi yakni Dr. Arief Wicaksono (Dekan FISIP UNIBOS) dan Dr. Sawedi Muhammad (sosiolog Unhas).

Baca Juga: Ray Rangkuti Sebut Wacana 3 Periode Tidak Jelas Konstitusi dan Historisnya

Wahyuddin Junus, founder Jurnal Warung Kopi menjelaskan bahwa seri diskusi Jurnal Warung Kopi bertujuan memberi aroma intelektual yang berbobot. Dan tidak sekadar menjadi obrolan warung kopi.

"Atas tujuan itu Jurnal Warung Kopi sebagai sematan program diskusi yang diadakan tiap 2 pekanan dengan mengajak akademisi dari kampus dan juga praktisi untuk berbagi pengetahuan," jelasnya.

Didin menjelaskan, itulah mengapa Jurnal Warung Kopi menggunakan motto 'buku, kopi, dan harapan. Diskusi yang diadakan, sajian kopi selalu ikut memberi spirit.

Sematan 'harapan' menjadi kekuatan spirit dengan pijakan optimisme. Karena harapan menjadi satu-satunya hal yg tersisa yang tak bisa ditransaksikan.

Sementara itu, Ni’matullah dalam pemaparannya menyampaikan sangat mendukung kegiatan ini.

Baca Juga: Deklarasi Referendum Jokowi Tiga Periode Langgar Konstitusi

“Kita sangat mendukung adanya perkumpulan ini untuk selalu mendorong gagasan, karena inilah yang mulai redup beberapa tahun terakhir,” jelas Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.

Ketua Partai Demokrat Sulsel ini menjelaskan, terkait wacana tiga periode presiden, itu tidak ada persoalan sepanjang masih sifatnya gagasan.

Karena itu saya memandang bahwa hal ini sama dengan adanya gagasan khilafah. Ini semua perlu kita bincangkan sebagai ide atau gagasan supaya kita tahu aspek positif dan negatifnya.

Olehnya itu saat ini belum ada celah masuknya tiga periode presiden karena itu sifatnya inkonstitusional. Saya kira terkait issu yang berkembang saat ini, yang perlu sebetulnya kita dorong adalah sistem pemerintahan federal.

Sebagaimana di negara Amerika Serikat yang terdiri dari negara bagian. Dengan begitu kita dimudahkan untuk mencari dan memunculkan tokoh yang betul-betul teruji.

Sementara itu, Arief Wicaksono memaparkan terkait kondisi politik ini yang semakin mengarah pola “orde baru”, dimana kekuasaan semakin mengarah ke otoritarianisme. Arief tidak segan-segan menyebut 'orde baru yang baru'.

“Terkait figur Sulsel yang berpeluang, sejauh ini baru Andi Amran Sulaiman yang muncul. Tentu juga nama Syahrul Yasin limpo yang Saat ini berada di kabinet. Namun melihat kecenderungan pimpinan parpol saat ini, sepertinya mereka harus bekerja keras lagi,” ujar Dekan Fisip Unibos ini.

Sementara itu, Azhar Arsyad dalam pemaparannya menjelaskan bahwa kondisi pemerintahan kita saat ini sangat sentralistik. Salah satu yang paling kita rasakan saat ini yakni recofusing APBD untuk penanganan covid.

Dengan peraturan menteri, daerah wajib menjalankan itu. Disisi lain, melemahnya kelompok civil society di level sosial membuat kontrol terhadap pemerintah sangat rendah. Bahkan kondisi organisasi sipil hari ini semakin memprihatinkan.

“Terkait figur Sulsel untuk di usung pada Pilpres 2024, tentu harus mempertimbangkan berbagai indikator sebagai prasyaratnya. Olehnya itu, yang mendesak saat ini adalah bagaimana kita menyiapkan sumbangsih gagasan untuk Indonesia jelang pilres nantinya,” jelas mantan Ketua FIK ORNOP Sulsel ini.

Sementara itu, Sawedi Muhammad lebih menyoroti aroma konstalasi politik 2024 yang masih menjadi pertarungan ideologi. Sosiolog Unhas ini memetakan antara lain, Islam-kanan, nationalisme-religius, dan nationalisme-sekular.

Menurutnya ini masih berpotensi menciptakan polarisasi ke dalam politik identitas. Dia lalu menekankan betapa pentingnya politisi kita untuk bersikap negarawan.

“Secara kuantitatif, sangat sulit figur luar Jawa bertarung pada konstalasi nasional. Hal ini karena lebih seperdua populasi pendulum Indonesia ada di Pulau Jawa. Begitu pun, pimpinan parpol yang menjadi penentu usungan juga berpusat di jawa,” jelasnya.