Nasib Tragis Surat Kabar Hong Kong Pro Demokrasi

SuaraSulsel.id - Surat kabar pro demokrasi terakhir Hong Kong menghitung hari akan ditutup. Setelah Apple Daily mengumumkan kemungkinan siaran acara berita malam terakhirnya dan puluhan staf mengundurkan diri.

Pengumuman itu datang ketika beberapa anggota dewan Apple Daily bertemu. Membahas kelangsungan surat kabar, setelah polisi menggerebek kantor dan menangkap lima pimpinan eksekutif. Pihak berwenang juga membekukan aset perusahaan induk.

Keputusan pemerintah Hong Kong membekukan aset Next Digital, yang dilaporkan bernilai total 18 juta dolar Hong Kong atau sekitar 33,3 miliar rupiah, mengakibatkan penerbit tidak dapat membayar gaji staf atau vendor.

Dua dari lima eksekutif yang ditangkap pada Kamis lalu masih ditahan. Semuanya dituduh melakukan kolusi dengan pihak asing dibawah Undang-Undang keamanan nasional Hong Kong.

Baca Juga: Ijtima Ulama Jadi Pembenaran Duet Jokowi-Prabowo, Qodari klaim Jaga Kesehatan Demokrasi

Reuters mengutip memo internal yang menyatakan manajemen Apple Daily diperkirakan akan memberi keputusan pada akhir pekan ini. Bila terlaksana, 26 Juni 2021 akan menjadi edisi terakhir koran tersebut.

Hong Kong dijanjikan status otonomi melalui perjanjian “satu negara, dua sistem” ketika kota itu dikembalikan dari pemerintahan Inggris pada 1997.

Kekhawatiran atas pelanggaran Beijing terhadap kebebasan wilayah itu mengakibatkan kerusuhan massa dalam beberapa tahun terakhir, termasuk protes anti-pemerintah pada 2019.

Pada Juni 2020, Hong Kong mengesahkan Undang-Undang keamanan nasional yang melarang tindakan yang dipandang oleh pihak berwenang sebagai tindakan subversi, pemisahan diri, atau kolusi asing.

Dalam 12 bulan terakhir, pihak berwenang telah menggunakan Undang-Undang yang didefinisikan secara luas untuk memenjarakan para aktivis dan kritikus.

Baca Juga: Dituduh Berkolusi dengan Asing, 5 Pimpinan Media Utama di Hong Kong Ditangkap Polisi

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, Senin (21/6) menyampaikan bahwa Amerika Serikat sangat prihatin dengan “penggunaan selektif” hukum Hong Kong. (VOA)