Rektor Unhas : Hati-hati Dampak Negatif Politik Identitas

SuaraSulsel.id - Rektor Unhas, Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu mengatakan, politik identitas di Indonesia merupakan keniscayaan. Untuk itu, perlu langkah kreatif dan antisipatif untuk mencegah dampak negatifnya.

Pluralisme di Indonesia merupakan kondisi normal, karena Indonesia pada dasarnya memiliki keragaman etnik, budaya, dan agama.

Hal itu disampaikan Prof Dwia saat menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Kajian Strategik Jangka Panjang tentang “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia”.

Kegiatan yang digelar oleh Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia ini berlangsung pada Jumat (4/6/2021), pukul 13.30 Wita di Hotel Rinra, Makassar.

Baca Juga: Meluruskan Pandangan Kiblat Politik Identitas Indonesia

Dwia menjelaskan bahwa pada satu sisi, politik identitas berdampak terhadap demokrasi di Indonesia. Namun, hal yang sama juga terjadi sebaliknya, mengingat demokrasi melewati masa pasang surut, terutama setelah proses reformasi.

“Jadi, selain penting untuk mendiskusikan pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia, juga penting untuk membahas bagaimana pengaruh demokrasi terhadap politik identitas di Indonesia,” kata Dwia.

FGD juga menghadirkan dua narasumber lain yaitu Prof Armin Arsyad, Dekan FISIP Unhas, dan Sukri Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP Unhas.

Sementara itu, bertindak sebagai penanggap adalah Prof Hamzah Halim, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Unhas, Andi Faisal Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemintraan, Fakultas Ilmu Budaya Unhas, dan Tasrifin Tahara, Antropolog Unhas.

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, menjelaskan FGD ini merupakan upaya untuk mencari solusi atas dampak negatif terhadap politik identitas di Indonesia.

Baca Juga: Menguatnya Politik Identitas di Balik Kasus Rasisme di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, demokrasi nampaknya telah memicu lahirnya pendekatan identitas dalam politik, yang berpotensi memberi dampak negatif.